Teropongindonesianews.com
Way kanan – Dan beberapa Rekanan awak media dan menghubungi Ketua LP KPK itu yang namanya,Ekatalok Dan inpres,Diduga tidak di lelang akan melainkan penujukan langsung ke pengusaha yang punya AMP.Mekanismenya dia tidak melewati LPSE.
Dalam hal ini. Ketua LP KPK.Provinsi lampung. Menegaskan dan akan mengawasi dana yang di kucur kan dari pusat untuk. Benar” dan tidaknya di realisasikan di setiap tiap daerah lampung.
Antastis dana yang di kucurkan bapak Presiden RI Joko Widodo.Untuk daerah dan kabupaten,Dampak Tik toker Bima. Sangat luar biasa. Untuk membenahi provinsi lampung.(22/05/2023).
Semenjak adanya piral dari bima tentang soal pembangunan yang adanya di daerah lampung banyak pejabat di daerah lampung ketar-ketir kata ketua lp kpk provinsi.
Banyaknya perkerjaan yang sangat besar nominalnya yang dikerjakan yang di menangkan perusahaan besar
Namun sangat di sayangkan pekerjaan yang ada dilampung ini tidak adanya keterbukaan informasi publik padahal dalam UU NO.14 tahun2008 sudah jelas keterbukaan informasi.
Seadainya tidak ada keterbukaan publik untuk perkerjaan yang anggarannya dari proyek APBN dan APBD sudah jelas itu bisa menguntungkan para pengusaha.
Pewarta: Zainal/Tim. Editor: Santoso.
About The Author
