Teropongindonesianews.com
Situbondo, Jawa Timur – Pengerjaan proyek hotmix peningkatan Jalan A. Yani – Kalbut di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menjadi sorotan tajam masyarakat. Proyek yang menelan anggaran hampir satu miliar rupiah dan dikerjakan oleh CV Sinar Global Situbondo, diduga tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.
Salah satu warga, Hepi, yang memiliki pengetahuan di bidang konstruksi, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai ketebalan hotmix yang tidak sesuai standar. Ia menyatakan bahwa ketebalan lapisan Aspal Concrete Base Course (AC-BC) yang seharusnya 6 cm, hanya terlihat tipis di lapangan.
“Lapisan Aspal Concrete Wear Course (AC-WC) yang seharusnya setebal 4 cm pun dipertanyakan. Total ketebalan akhir seharusnya 10 cm, tapi di lapangan kami curiga tidak mencapai standar tersebut,” tegas Hepi.
Kekecewaan Hepi memuncak ketika ia mencoba mengklarifikasi ketidaksesuaian ini kepada petugas proyek, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penanggung jawab lapangan dari Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman (DPUPP) Kabupaten Situbondo. Namun, Penyampaiannya bukan Mendapatkan Jawaban memuaskan, Hepi justru mendapat perlakuan arogan dan ancaman dari oknum PNS di lapangan.
“Salah satu oknum PNS bahkan menantang duel dan membuka baju di lokasi! Anehnya, ketika saya hanya ingin kejelasan soal proyek, saya malah diperlakukan seperti ini,” ungkap Hepi geram.
Insiden ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai transparansi dan kualitas proyek yang dikerjakan oleh CV Sinar Global Situbondo. Proyek yang menghabiskan dana fantastis ini diduga mengabaikan kualitas dan menunjukkan kurangnya profesionalisme petugas proyek.
Hepy bersama warga lainnya mendesak pihak berwenang untuk segera meninjau kembali kualitas pengaspalan dan melakukan pemeriksaan ketebalan aspal sesuai standar Rencana Anggaran Biaya (RAB). Mereka juga menuntut evaluasi terhadap sikap petugas proyek yang tidak profesional.
“Kami ingin jalan ini dikerjakan dengan baik agar tidak cepat rusak dan bisa dinikmati dalam jangka waktu lama. Dana yang digunakan ini milik rakyat, seharusnya kontraktor dan pengawas menjalankan tugas dengan benar,” tegas Hepi.
Insiden ini menjadi alarm bagi Pemerintah Daerah Situbondo untuk lebih memperhatikan kualitas proyek infrastruktur yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta menekankan pentingnya transparansi. Masyarakat berharap pemerintah merespons dengan segera dan memberikan solusi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
BiroTIN/STB
About The Author
