
Teropongindonesianews.com
SITUBONDO – Ratusan warga Kecamatan Banyuglugur, Situbondo, menggelar aksi damai pada Senin (15/9) untuk mendesak pemerintah daerah segera menutup stockpile Di Banyuglugur yang dianggap merusak lingkungan. Aksi ini mendapat dukungan dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang turut serta memperjuangkan hak-hak masyarakat.
Massa aksi memulai long march dari Alun-alun Kabupaten Situbondo menuju Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan dilanjutkan ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo.

Di Kantor Pemkab, perwakilan warga diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kapolres Situbondo. Eko Febrianto dari LSM Siti Jenar, yang mewakili aspirasi warga Banyuglugur, menyampaikan keluhan mereka dengan tegas.
“Masyarakat Banyuglugur sudah sangat menderita akibat dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh stockpile. Kami menuntut pemerintah daerah segera mengambil tindakan tegas dengan menutup operasionalnya,” ujar Eko Febrianto.
Setelah menyampaikan aspirasi di Pemkab, massa bergerak menuju Kantor DPRD Situbondo. Di sana, mereka melakukan audiensi dengan Komisi III. Hasil pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Komisi III akan segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi stockpile untuk meninjau langsung kondisi dan dampak yang ada.
Aksi ini melibatkan partisipasi aktif dari beberapa LSM, termasuk LSM Siti Jenar, LBH Cakra DPC Situbondo, dan LSM Teropong Kabupaten Situbondo. Kehadiran mereka menunjukkan solidaritas kuat dalam perjuangan masyarakat Banyuglugur.
Ketua LBH Cakra Kabupaten Situbondo, Nofika Syaiful Rahman, menyatakan dukungannya. “Kami sangat mendukung apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Kami juga berterima kasih kepada lembaga lain yang melibatkan LBH Cakra untuk memperjuangkan nasib warga Banyuglugur,” kata Nofika.
Hingga berita ini diterbitkan, warga Banyuglugur masih menanti hasil sidak dari tim Komisi III DPRD. “Kami berharap pemerintah daerah segera mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan lingkungan,” tambah Eko Febrianto.
Aksi damai ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah untuk lebih serius menangani masalah pencemaran lingkungan. Masyarakat Banyuglugur menegaskan bahwa mereka akan terus berjuang hingga tuntutan mereka terpenuhi dan lingkungan mereka kembali pulih.
BiroTIN/STB








