Teropongindonesianews.com
PALEMBANG – Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Penegak Kebenaran Sumatera Selatan (LSM KPK) menggelar aksi damai di halaman Kantor Walikota Palembang, Jalan Merdeka, pada Selasa (13/5). Aksi ini dilakukan untuk menuntut transparansi dan pengusutan tuntas atas dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
Koordinator Aksi, M. Isa, dalam orasinya menyampaikan tuntutan terkait dugaan korupsi pada pos belanja pemeliharaan alat angkutan darat motor, kendaraan bermotor khusus, serta rekondisi kendaraan fire truck level 2 (sedang). Proyek tersebut menggunakan dana APBD tahun 2025 dengan nilai mencapai Rp800.000.000.
“Kami menduga kuat proyek ini terindikasi KKN yang berdampak pada kerugian keuangan negara hingga ratusan juta rupiah. Kami meminta Inspektorat Kota Palembang segera melakukan investigasi lapangan secara menyeluruh,” tegas Isa.
Ia juga menambahkan harapannya agar Pemerintah Kota Palembang bersinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memperketat fungsi pengawasan anggaran.
Senada dengan hal tersebut, Koordinator Lapangan, Pasaribu, mendesak pemerintah kota dan instansi terkait agar permasalahan ini segera diproses. Ia menekankan jika nantinya terbukti ditemukan pelanggaran, maka harus segera ditindaklanjuti ke ranah hukum.
Aksi massa ini diterima langsung oleh perwakilan Pemerintah Kota Palembang dan Inspektorat , Robert (Kabid Perlindungan Masyarakat):
Mewakili Walikota dan Wakil Walikota,menyampaikan apresiasinya terhadap jalannya aksi yang tertib.
“Kami berterima kasih kepada jajaran Polrestabes Palembang dan Polsek Ilir Barat 1 yang telah mengawal aksi ini. Aspirasi rekan-rekan akan kami sampaikan langsung kepada pimpinan untuk segera ditindaklanjuti,” tuturnya.
Riasin (Auditor Madya Inspektorat Palembang) memberikan penjelasan teknis terkait tuntutan massa. Ia menyebutkan bahwa saat ini pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah melakukan audit yang hasilnya dijadwalkan keluar pada 13 Mei 2026.
“Kami akan memastikan apakah poin-poin yang disampaikan hari ini sudah masuk dalam cakupan audit BPK tersebut. Jika belum, Inspektorat sendiri yang akan melakukan tindak lanjut secara mendalam,” pungkas Riasin.
Aksi damai berakhir dengan kondusif. Massa LSM KPK membubarkan diri dengan tertib setelah mendapatkan kepastian dari pihak terkait.
Itu/Sumsel
About The Author
