Teropongindonesianews.com – Tokoh muda Nahdlatul Ulama HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, atau Gus Lilur, meminta Muktamar NU ke-35 dijadikan momentum “pemurnian” organisasi. Menurutnya, forum tertinggi NU itu jangan sampai berubah menjadi arena perebutan kekuasaan.
“Pilihan pemimpin di muktamar kali ini akan menentukan posisi NU. Mau jadi penjaga keutuhan republik, atau jadi mesin mobilisasi massa,” kata kiai kampung asal Situbondo, Jawa Timur itu, Rabu 18/6/2026.
Gus Lilur mengingatkan Muktamar ke-34 di Lampung, Desember 2021. Ia menilai proses pemilihan yang sarat kepentingan saat itu memicu perpecahan internal, konflik kepengurusan hingga ranah hukum, bahkan menyeret NU ke pusaran korupsi dan politik praktis.
“Muktamar Lampung harus jadi pelajaran pahit yang tidak boleh dilupakan. Salah pilih pemimpin, dampaknya fatal. Organisasi terpecah, terseret nafsu kuasa,” tegasnya.
Gus Lilur mengaitkan muktamar kali ini dengan konteks kebangsaan. Di tengah geopolitik global yang bergolak dan kerentanan kohesi sosial dalam negeri, NU dengan basis massa lebih dari 100 juta warga dinilai memikul tanggung jawab moral besar.
Ia menganalogikan semangat yang harus dibawa ke Muktamar ke-35 dengan peristiwa Piagam Jakarta, 18 Agustus 1945. Saat itu para pemimpin Islam rela melepas tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” demi mencegah disintegrasi bangsa.
“Semangat Piagam Jakarta itu cara berpikir pemimpin Islam: dahulukan kepentingan bangsa di atas diri dan golongan. Semangat itu yang harus hadir di bilik pemilihan muktamar,” ujarnya.
Sebagai bentuk konkret semangat kenegarawanan itu, Gus Lilur menegaskan pemimpin NU terpilih harus mendukung keberlanjutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dua periode.
Ia menilai duet Prabowo–Gibran menyatukan dua arus besar yang berpotensi memecah bangsa: polarisasi “cebong vs kampret” dan rivalitas TNI–Polri.
“Kita sudah melihat jejaknya. Prabowo dan Gibran menyatukan itu semua. Demi persatuan bangsa, pemimpin NU pun harus orang yang mendukung keberlanjutan itu,” katanya.
Atas dasar itu, Gus Lilur terbuka mendukung Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar sebagai Ketua Umum PBNU. Saat ini Nasaruddin menjabat Menteri Agama, Imam Besar Masjid Istiqlal, dan guru besar yang aktif di forum dialog antaragama internasional.
Untuk posisi Rais Aam, ia mendorong Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj. Ulama senior itu dinilai punya rekam jejak panjang di PBNU dan keilmuan yang berakar dari Universitas Ummul Qura, Makkah.
“Keduanya profesor asli, ulama tulen, cendekia sejati yang bisa mengharumkan NU di panggung global. NU ini kaya tokoh. Jangan sampai yang tampil justru itu-itu saja karena faktor politik,” ucapnya.
Gus Lilur juga menyoroti fenomena “gus-gus nanggung”: figur yang memakai simbol kesantrian sebagai legitimasi tanpa kedalaman ilmu, dan menjadikan NU batu loncatan politik.
Ia menegaskan Muktamar ke-35 bukan sekadar suksesi rutin, melainkan ujian sejarah. Gus Lilur berharap para kiai dan ulama peserta muktamar memilih berdasarkan kapasitas keulamaan, bukan kalkulasi kuasa.
“Ini soal masa depan NU dan umat. Kita mau kembali ke jalan ulama, atau terus terseret arus kekuasaan — itu yang sedang dipertaruhkan,” pungkasnya.
BiroTIN/STB
About The Author
