Oleh: John Orlando
Teropongindonesianews.com
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di berbagai daerah masih terus berulang. Hampir setiap beberapa bulan, berita tentang perempuan yang disiksa, anak yang mengalami kekerasan seksual, atau remaja di bawah usia 19 tahun yang hamil di luar pernikahan kembali muncul. Fenomena ini tidak bisa lagi dianggap sebagai insiden biasa. Ia adalah gejala sosial yang memperlihatkan betapa rapuhnya sistem perlindungan bagi kelompok rentan di tingkat lokal.
Normalisasi Kekerasan dan Kehamilan Usia Dini
Kekerasan terhadap perempuan dan anak sering kali berlangsung dalam ruang domestik maupun publik, bahkan terbungkus dalam budaya yang menormalisasi relasi kuasa yang timpang. Tidak jarang, korban justru dianggap sebagai pihak yang bersalah, sementara pelaku mendapatkan ruang bebas karena adanya dalih adat, ekonomi, atau relasi kuasa sosial.
Kehamilan usia dini menambah kompleksitas persoalan. Remaja yang hamil sebelum usia 19 tahun berisiko tinggi menghadapi komplikasi medis, putus sekolah, hingga jeratan kemiskinan lintas generasi. Minimnya pendidikan seksual komprehensif di sekolah maupun komunitas menjadikan anak muda semakin rentan terhadap pernikahan dini, kehamilan tidak diinginkan, dan kekerasan berbasis gender.
Kabupaten Layak Anak dan Ramah Perempuan: Cita-Cita yang Tertinggal
Di atas kertas, banyak daerah sudah mencanangkan diri menuju “Kabupaten Layak Anak” atau “Daerah Ramah Perempuan”. Indikatornya pun jelas: pencegahan kekerasan, penyediaan layanan pemulihan, partisipasi anak dalam kebijakan, hingga sistem data yang terintegrasi.
Namun, realitas di lapangan memperlihatkan kesenjangan yang lebar antara slogan dan tindakan. Program yang dilaksanakan sering kali hanya bersifat seremonial, tidak menyentuh akar persoalan. Korban yang melapor masih menghadapi risiko reviktimisasi, baik dari aparat penegak hukum maupun lingkungan sosialnya. Bahkan, sering kali upaya perlindungan hanya sebatas proyek jangka pendek tanpa keberlanjutan.
Mengapa Dibutuhkan Upaya Masif dan Sistematis?
1. Dampak Lintas Generasi
Kekerasan dan kehamilan usia dini melahirkan trauma yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Krisis Sosial-Ekonomi
Remaja yang putus sekolah karena kehamilan dini lebih rentan hidup dalam kemiskinan dan memiliki daya tawar rendah dalam rumah tangga.
3. Kewajiban Konstitusional
Perlindungan perempuan dan anak adalah mandat undang-undang sekaligus kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warganya.
Arah Perubahan yang Mendesak
Untuk menjembatani kesenjangan antara retorika dan kenyataan, ada beberapa langkah strategis yang perlu segera diperkuat di tingkat daerah:
Pendidikan Seksual Komprehensif di sekolah dan komunitas agar anak muda memiliki pengetahuan yang benar tentang kesehatan reproduksi, tubuh, dan relasi sehat.
Penguatan Layanan Terpadu bagi korban kekerasan yang ramah, cepat tanggap, dan tidak diskriminatif.
Kolaborasi Lintas Sektor antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, dan media lokal agar isu ini tidak hanya menjadi wacana elit, tetapi gerakan kolektif.
Data Akurat dan Terbuka sebagai dasar kebijakan, bukan sekadar laporan administratif.
Penegakan Hukum yang Tegas terhadap pelaku kekerasan tanpa kompromi adat, politik, atau ekonomi.
Akhirnya, kita harus melihat bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk tingginya angka kehamilan usia dini, adalah persoalan serius yang menguji kesungguhan pemerintah daerah dalam mewujudkan cita-cita “Kabupaten Layak Anak dan Ramah Perempuan”. Jika upaya yang dilakukan hanya sebatas seremoni, tanpa kebijakan yang masif, sistematis, dan berkelanjutan, maka jargon tersebut akan tetap menjadi mimpi di atas kertas.
Anak dan perempuan membutuhkan lebih dari sekadar janji. Mereka membutuhkan perlindungan nyata, ruang aman untuk tumbuh, serta sistem sosial yang memastikan mereka dapat hidup bermartabat.
Tabe
About The Author
