Wahyu
Teropongindonesianews.com
Lampung Selatan – Ketegangan melanda Desa Natar, Lampung Selatan, setelah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 7 meratakan puluhan rumah warga pada Sabtu (4/1/2025). Warga menuduh perusahaan melakukan penggusuran ilegal tanpa proses hukum yang benar.
Peristiwa tersebut memicu kecaman keras dari warga dan para aktivis hukum. Penasehat hukum warga, Ujang Kosasih, S.H., menyatakan bahwa surat perintah pengosongan yang digunakan oleh PTPN I Regional 7 tidak sah karena tidak dikeluarkan oleh pengadilan. Ia menegaskan bahwa tindakan sepihak tersebut merupakan pelanggaran hak-hak warga dan berpotensi pidana.
Lebih lanjut, Ujang Kosasih mempertanyakan klaim kepemilikan lahan oleh PTPN I Regional 7. Ia menyatakan bahwa lokasi yang digusur berada di Desa Natar, sementara PTPN I Regional 7 mengklaim kepemilikan di Desa Sidosari.
Merespon tindakan PTPN I Regional 7, warga Desa Natar melakukan aksi protes dan menuntut agar perusahaan menghentikan segala aktivitas di lahan sengketa. Mereka juga mendesak pemerintah untuk turun tangan menyelesaikan konflik dan menuntut pertanggungjawaban perusahaan atas kerugian yang mereka alami.
Warga juga telah meminta Presiden Republik Indonesia, Komnas HAM, Ombudsman RI, dan pihak-pihak terkait di tingkat pusat untuk melakukan penyelidikan atas kasus ini. Mereka berharap agar prosedur hukum dijalankan dengan benar dan hak-hak mereka dihormati.
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, mengutuk keras tindakan PTPN I Regional 7 dan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan.
“Saya berharap Presiden Prabowo Subianto tidak hanya peduli terhadap nasib rakyat Palestina yang tergusur oleh Zionis Israel, tapi juga rakyatnya sendiri. PTPN berjiwa Zionis hadir di Natar, Presiden harus segera membebaskan rakyat dari ketakutan atas intimidasi dan penggusuran oleh para aggressor itu,” tegas Wilson Lalengke.
Konflik agraria di Desa Natar menjadi contoh nyata dari banyaknya konflik serupa di Indonesia yang melibatkan masyarakat kecil dan perusahaan besar. Warga berharap agar pemerintah dapat memastikan bahwa hak-hak mereka tidak terabaikan dalam pengelolaan aset negara.
Pihak berwenang diminta untuk bertindak adil dan menegakkan supremasi hukum demi keadilan bagi seluruh warga negara.
Prestasi Prabowo Subianto dalam menangani kasus konflik agraria akan menjadi tolak ukur penting bagi keberhasilan pemerintahannya dalam menjaga keutuhan negara dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bang Ain
