Flobamora Kendawangan Beraudiensi dengan FORKOPIMCAM

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Oktober 19, 2022

Teropongindonesianews.com

Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat – Sebelum melantik Kepengurusan DPC dan Ranting Perkumpulan Pemuda Flobamora Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Sabtu (08/10/2022), Ketua umum Perkumpulan Pemuda Flobamora Ketapang, Yakobus Tamon, S.Ag bersama rombongan melakukan audiensi dengan pihak terkait, diantaranya; pemerintahan Kecamatan Kendawangan, Kapolsek Kendawangan dan Danrim.

Audiensi pada Jumat (07/10/2022) itu dilaksanakan di Kantor Polsek Kendawangan, dan bertujuan untuk membangun silaturahmi dan ingin menyampaikan bahwa Perkumpulan Pemuda Flobmora Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang telah dibentuk dan berkomitmen untuk siap mendukung setiap program Pemerintah Kecamatan Kendawangan dan siap bekerjasama demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Dihadapan Forkopimcam Kendawangan, Ketua DPC Perkumpulan Pemuda Flobamora Ketapang (PPFK) Kecamatan Kendawangan, Petrus Daku, pun memperkenalkan peserta yang hadir dalam audiensi, mulai dari Ketua Umum, pengurus DPC dan Ranting PPFK kecamatan Kendawangan sampai pada anggota-anggotanya.

Kapolsek Kendawangan, IPTU Ananda Gunawan, S.Tr.K, M.A.P dan Danrim, Serta Perwakilan dari Pihak Kecamatan menerima kehadiran Ketua umum Perkumpulan Pemuda Flobamora Ketapang dan rombongan dengan baik.

Mewakili Forkopimcam Kendawangan, IPTU Ananda Selaku Kapolsek Kendawangan sangat senang dengan kehadiran Perkumpulan Pemuda Flobamora di Kecamatan Kendawangan, sebab baginya peran Organisasi Kemasyarakatan sangat penting untuk terciptanya kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar-organisasi Kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan Kendawangan, tegasnya.

Ketua Umum PPFK, Yakobus Tamon, S.Ag mengatakan tujuan audensi adalah membangun silaturahmi dengan Pemerintahan Kecamatan Kendawangan agar Perkumpulan Pemuda Flobamora Kecamatan Kendawangan dan pemerintah dapat berjalan dengan baik, serta bersinergis untuk membangun Kecamatan Kendawangan ke depan yang lebih baik.

Jack juga mengharapkan agar Pemerintah di Kecamatan Kendawangan dapat membangun komunikasi yang baik dengan pengurus PPFK yang sudah terbentuk di kecamatan Kendawangan, dan mengharapkan agar pemerintah melakukan pembinaan kepada setiap perkumpulan dan tidak membeda bedakan satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya, Jack juga meminta kepada Pihak Kepolisian untuk bijaksana dalam menangani kasus hukum yang menimpa pada masyarakat NTT di lingkungan kecamatan Kendawangan.

“Saya mengharapkan pihak Kepolisian untuk bijak dalam menangani setiap persoalan hukum yang dialami oleh masyarakat NTT di tempat ini, agar mengedepankan mediasi. Melibatkan Sesepuh Flobmora dan Pengurus Flobamora yang telah dibentuk di kecamatan Kendawangan”, tegasnya.

Sementara itu, Petrus Daku selaku ketua DPC Perkumpulan Pemuda Flobamora Ketapang Kecamatan Kendawangan, menegaskan Bahwa Masyarakat Flobamora Kendawangan siap mendukung setiap kegiatan kemasyarakatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Dan meminta kepada pemerintah Kecamatan Kendawangan untuk melibatkan kepengurusan PPFK dan masyarakat Flobmora lainnya pada setiap kegiatan yang diselenggarakan di kecamatan Kendawangan.

Forkopimcam Kendawangan berterima kasih atas inisiatif masyarakat Flobamora Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Mereka mengatakan sangat berterima kasih atas kehadiran pengurus Perkumpulan Pemuda Flobamora, sebab partisipasi organisasi kemasyarakatan sangat penting dalam sinergi program pemerintahan.

Diakhir audiensi ini, Ketua DPC Perkumpulan Pemuda Flobamora Ketapang (PPFK) Kecamatan Kendawangan dan didampingi Ketua Umumnya menyerahkan Akta Notaris dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kesbangpol kepada Forkopimcam Kendawangan, dalam hal ini diwakili oleh Kapolsek Kendawangan sebagai tanda bahwa PPFK secara sah sebagai Organisasi yang berbadan hukum di Kabupaten Ketapang.

Bung JT

Situbondo Kembali Mendapat Kepercayaan, Di Hari Jadi Ke 753 Kabupaten Sumenep

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Oktober 19, 2022

Teropongindonesianews.com

Situbondo – 19/10/2022, Sebuah kebanggaan bagi masyarakat Situbondo terhadap Hosnatun atau yang lebih akrab di panggil Pak.Tutun yang kali ini di Undang untuk di Daulat menjadi DEWAN JURI dalam Festival Lomba Musik Tong Tong Se Kabupaten Sumenep, yang akan di gelar pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 , tempat / route Start, GOR.A.Yani Panglegur dengan Finish di Jl.KH.Agus Salim.

Dalam event ini, yang menjadi panitia adalah Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (FKPPI) Cabang 1327 Sumenep yang bekerjasama dengan DISBUPORAPAR Kabupaten Sumenep dengan tema “Harmoni Bumi Sumekar” di hari jadi ke 753 kabupaten Sumenep.

Sebagai tokoh sepuh seniman, Pak Tutun yang mempunyai talenta yang cukup di kenal oleh hampir seluruh seniman tradisi yang berada di Provinsi Jawa Timur, menjadi Dewan Juri tentunya bukan menjadi hal yang baru bagi Pak.Tutun, bahkan sering di undang Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) untuk menjadi Dewan Juri dalam setiap Event yang di gelar.

Pak Tutun yang selalu intens dalam melestarikan Kesenian Topeng yang berbasis Sejarah di Kabupaten Situbondo, tidak henti hentinya berproses dan berkarya untuk Negeri demi generasi saat ini dan masa yang akan datang.

Selamat kepada P.Tutun warga kabupaten Situbondo yang mendapat Penghargaan dan sebuah Kehormatan dari
Kabupaten Sumenep, dan semoga Sukses selalu…. Bersambung..

(AgusTIN)

Heboh..!!! Dikira Boneka Ternyata Jasad Bayi

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Oktober 19, 2022

Teropongindonesianews.com

Situbondo,HEBOH, lagi lagi warga kabupaten Situbondo di gemparkan penemuan bayi perempuan di area persawahan di desa Panji kidul kecamatan panji kabupaten Situbondo,Rabu,19/10/2922

Sosok bayi perempuan pertama kali ditemukan seorang petani warga desa Panji kidul bernama Narto yang saat itu akan mengairi sawahnya,saat melewati area tersebut Narto merasa kaget dan mrncoba mendekat dan sempat mengira boneka,ternyata setelah di perhatikan dengan seksama ternyata sosok bayi perempuan yang masih lengkap dengan tali pusarnya.

“Awalnya saat saya hendak mengairi sawah melihat sosok yang saya kira itu boneka,setelah saya dekati ternyata sosok bayi perempuan yang sangat cantik yang sudah kaku,saya merasa panik segera memanggil warga juga lapor ke kepala desa Panji kidul.Ucqpnya

Saat itu salah satu warga melapor ke Polsek Panji dan polres Situbondo,mendapat laporan warga petugas kepolian langsung terjun ke TKP guna memastikan laporan warga,dan ternyata benar ada sosok bayi yang sudah tak bernyawa dan langsung mengevakuasi jasad bayi tersebut

Selanjutnya, Kasat Reskrim AKP Dhedi Ardi, KBO Reskrim Tobron, Babinkantibmas Panji kidul, dan puskesmas Panji, membawa bayi malang itu ke RSUD untuk dilakukan otopsi

Kasat Reskrim AKP Dedhi Ardi saat ditemui beberapa awak media membenarkan dengan adanya temuan mayat bayi perempuan di area persawan Panji Kidul sekira pukul 9.00WIB.

“Mayat bayi yang ditemukan warga petani itu masih lengkap dengan tali pusarnya. Untuk itu, kami akan menerbitkan laporan polisi sebagai dasar langkah penyelidikan selanjutnya. Setelah itu, jenazah bayi ini akan dilakukan permintaan visum ke rumah sakit untuk mengetahui indentitas bayi tersebut. Dugaan sementara belum bisa kami simpulkan. Kami juga berpesan, jika ada masyarakat sekitar yang mengenali bayi tersebut supaya bisa menghubungi pihak kepolisian untuk membantu proses penyidikan,” pungkasnya.

( BudTIN )

Pelapor Dugaan tindak pidana Korupsi DBHCHT tahun 2021 samapai hari ini belum mendapat SP2HP dari Polda Jatim.

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Oktober 19, 2022

Teropongindonesianews.com

PAMEKASAN, Kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2021 di Kabupaten Pamekasan yang dilaporkan ke Polda Jatim hingga kini jalan ditempat

Terbukti, Hampir Lima Bulan lamanya pelapor tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/Penyidikan atau SP2HP

Bahkan tidak hanya SP2HP, pelapor mengaku tidak pernah di panggil Polda untuk dimintai keterangan atas laporannya itu

Zaini Wer Wer selaku Presiden Forum N.G.O Madura yang bertindak sebagai satu satunya pelapor perkara itu mengaku ada hal aneh atas laporannya tersebut.

“Biasanya kita sebagai pelapor dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan atau klarifikasi, nah ini tidak padahal sudah hampir empat bulan laporan itu diterima oleh pihak Polda,” terang Wer wer sapaan akrabnya, Rabu (19/10/2022)

Aktivis legendaris yang kini menjabat sebagai Ketua PAC PDI-P Kecamatan Pademawu Pamekasan itu berharap Polda Jatim transparan atas laporan tersebut demi tegaknya supremasi hukum

“Jadi dengan SP2HP saya sebagai pelapor Bisa tahu sampek dimana progres laporan kami,” pintanya.

Tidak hanya itu, Aktivis kondang tersebut menegaskan, jika Polda Jatim tidak mampu menangani kasus tersebut maka pihaknya akan melanjutkan ke Mabes Polri

“Kita lihat saja, bulan depan kami pastikan akan menindaklanjuti ke Mabes Polri, kalau perlu kami akan Menyampaikan persoalan ini ke Presiden,” tegas dia.

“Dan senin besok (24/10) jadi dari Pamekasan berangkat jam 9:00 Wib menuju Polda Jatim untuk melakukan aksi tunggal,” imbuhnya.

Seperti diketahui, dana DBHCHT tahun 2021 kemarin, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 230/PMK.07/2020 tentang pembagian DBHCHT dan Peraturan Gubernur Jawa Timur no 82 tahun 2020 tentang alokasi DBHCHT, alokasi DBHCHT dibagi kepada 3 bidang.

Tiga bidang tersebut yakni bidang kesejahteraan rakyat sebesar 50 persen atau Rp32.274.819.500. Bidang penegakan hukum 25 persen atau Rp16.137.409.750 dan bidang kesehatan 25 persen atau Rp16.137.409.750.

Dari 3 bidang tersebut, kemudian dibagi kepada 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berikut 9 OPD yang turut menikmati aliran dana DBHCHT 2021

1. Disperindag Rp 7,5 miliar
2. Bakesbangpol Rp 200 juta
3. DPMD Rp 400 juta
4. Diskominfo Rp 6,2 miliar
5. Bagian Perekonomian Rp 22,5 miliar
6. Dinas Kesehatan Rp 14 miliar
7. RSUD Waru Rp 2 miliar
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Rp 8,8 miliar
9. DPM PTSP Rp 839 miliar.

Laporan sudah masuk di meja Polda Jatim pada 15 Juli lalu dengan nomor laporan B/1785/VII/22.

( Mhdr )