Generasi Muda Diharapkan Jadi Pelopor Indonesia Emas 2045

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Oktober 28, 2022

Teropongindonesianews.com

Sekretariat Jenderal MPR/DPR/DPD RI menggelar upacara bendera bersama memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 Tahun 2022. Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyoyo bertindak sebagai pemimpin upacara yang dilaksanakan di halaman Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.

Sebagai inspektur upacara, Ma’ruf menyampaikan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang berisikan sambutan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 2022 dengan tema “Bersatu Bangun Bangsa”.

Sambutan tersebut merupakan pesan bagi para pemuda Indonesia sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. “Pemuda hari ini adalah tokoh-tokoh yang akan berperan pada masa yang akan datang. Apa yang dilakukan oleh pemuda di masa sekarang juga menjadi penentu kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang,” ujar Maruf membacakan sambutan Menpora di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/10/2022).

Ditegaskan, pemuda bukan hanya menjadi pelaku penting membangun ketangguhan bangsa dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045, tetapi juga menjadi tulang punggung untuk kejayaan bangsa sepanjang masa. Karena itu, pemuda Indonesia diajak menyikapi perbedaan sikap primordial, suku, agama, serta berbagai kepentingan menjadi faktor penguat dan bukan faktor yang melemahkan.

Sementara itu Plt. Persidangan Suprihartini menyampaikan bahwa pelaksanaan Upacara Sumpah Pemuda merupakan momentum sebagai warga negara dan khususnya sebagai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk dapat memaknai isi dari Sumpah Pemuda dalam berbangsa, benergara, dan bermasyarakat.

“Makna Sumpah Pemuda adalah perekat bangsa. Artinya, kita sebagai ASN bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, wujud cinta tanah air. Untuk itu, kita harapkan ASN dapat melestarikan budaya dan nilai-nilai luhur yang ada di tanah air. Yang ketiga, kita sebagai ASN bangga menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan pemersatu bangsa. Yang keempat, bagaimana kita dapat menjaga kelestarian budaya. Dan yang terakhir, ASN sebagai pelayan publik yang selalu berorientasi kepada masyarakat,” ujar Suprihartini.

Ia juga menyampaikan pesan kepada ASN muda yang turut berkontribusi di lingkungan Setjen MPR/DPR/DPD RI, agar meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, melestarikan budaya bangsa, serta menanamkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Perlu kita ingat bahwa pemuda ini merupakan pelopor dalam menjaga persatuan, melestarikan budaya bangsa, termasuk dalam memanfaatkan teknologi informasi. Karenanya, pemuda diharapkan menggunakan platform media-media sosial dengan bijak. Jadikan sarana ini sebagai sarana meningkatkan kecintaan kita kepada budaya bangsa,” tutupnya.

Santoso/Redaksi

KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengurusan Hak Guna Usaha Kebun di Riau

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Oktober 28, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta, 27 Oktober 2022. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan dan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) di Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau.

Ketiga tersangka tersebut yaitu MS Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau; FW Pihak Swasta/Pemegang Saham PT AA; dan SDR General Manager PT AA. Perkara ini merupakan pengembangan dari kegiatan tangkap tangan KPK yang melibatkan Bupati Kuantan Singingi Andi Putra.

Dalam perkara ini, FW diduga menugaskan SDR mengurus perpanjangan sertifikat HGU PT AA seluas 3300 Hektare di Kabupaten Kuantan Singingi. SDR lalu menemui MS. Dalam pertemuan tersebut MS diduga meminta uang sekitar Rp3,5 Miliar dalam bentuk Dollar Singapura dengan pembagian 40% s.d 60% sebagai uang muka, dan MS menjanjikan segera mempercepat proses pengurusan HGU PT AA. Selanjutnya SDR melakukan penyerahan uang senilai SGD120.000 kepada MS pada September 2021.

Atas rekomendasi MS, SDR juga mengajukan surat permohonan ke Andi Putra dan meminta kebun kemitraan PT AA di Kampar dapat disetujui menjadi kebun kemitraan. Dimana kemudian diduga terjadi kesepakatan antara AP dengan SDR atas sepengetahuan FW terkait adanya pemberian uang sejumlah Rp2 Milyar.

Sebagai tanda kesepakatan, pada September 2021, diduga dilakukan pemberian pertama oleh SDR kepada AP uang sebesar Rp500 juta. Berikutnya pada Oktober 2021, SDR diduga kembali menyerahkan kesanggupannya tersebut kepada AP uang sekitar Rp200 juta.

Atas perbuatannya, FW dan SDR sebagai Pemberi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan MS sebagai Penerima melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Santoso/Redaksi

Presiden Jokowi Saksikan Pengucapan Janji Johanis Tanak sebagai Wakil Ketua KPK

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Oktober 28, 2022

Teropongindonesianews.com

Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan janji Johanis Tanak sebagai wakil ketua merangkap anggota pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sisa masa jabatan tahun 2019-2023. Acara tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 28 Oktober 2022.

Johanis Tanak diangkat sebagai wakil ketua merangkap anggota pimpinan KPK berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2022.

“Saya berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia,” ujar Johanis Tanak membacakan penggalan janji di hadapan Presiden Jokowi.

“Saya berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, saksama, objektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara,” lanjutnya.

Dalam keterangannya usai pengangkatan, Johanis Tanak menegaskan bahwa dirinya akan bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kalau kita mengatakan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentunya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya kepada awak media.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyambut baik pengangkatan Johanis Tanak sebagai wakil ketua merangkap anggota KPK. Menurut Firli, pengangkatan tersebut menjadikan KPK makin solid dalam memberantas praktik korupsi di Tanah Air.

“Kita menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden, menyampaikan juga terima kasih kepada DPR, yang telah pada akhirnya 5 pimpinan KPK menjadi lengkap. Tentu 5 pimpinan KPK ini akan mengawaki nakhoda kapal untuk menyelamatkan Indonesia dari praktik-praktik korupsi,” ucap Firli.

Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jaksa Agung Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.(BPMI Setpres)

Santoso/Redaksi

Operasi Jaring Sriwijaya Berhasil Tangkap Kapal Kayu Bermuatan Mikol Ilegal Senilai Rp4,38 Miliar

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Oktober 28, 2022

Teropongindonesianews.com

Batam, (20/10/2022). Operasi Jaring Sriwijaya yang merupakan operasi gabungan patroli laut Bea Cukai
Batam, Bea Cukai Kepri, dan dibantu Tim Patroli Lantamal IV berhasil menangkap kapal kayu tanpa nama
bermuatan minuman beralkohol ilegal sebanyak 8.784 botol.

Estimasi nilai barang yang berada dalam kapal tersebut sebesar Rp4,38 miliar dengan taksiran kerugian negara sebesar Rp9 miliar. Tim operasi gabungan
menangkap kapal tersebut di wilayah perairan Tanjung Sengkuang pada Kamis malam, (20/10).

Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, M. Rizki Baidillah menjelaskan bahwa
kronologi kejadian ini bermula ketika Satgas Patroli Laut Bea Cukai Batam mendapatkan informasi dari
Masyarakat tentang adanya kapal kayu yang diduga bermuatan minuman beralkohol ilegal yang akan
masuk ke peraian Indonesia.

Kemudian Satgas Patroli Laut Gabungan melakukan pengejaran sampai di
perairan Tanjung Sengkuang.

“Pada saat pengejaran dan proses penghentian, kapal tersebut dengan sengaja menabrak kapal patroli Bea
Cukai sehingga lambung kapal patroli Bea Cukai rusak. Selain itu ABK kapal kayu tidak bersikap kooperatif.

Pada saat proses tersebut Satgas Patroli Bea Cukai berkoordinasi dan berkolaborsi dengan Tim Patroli
Lantamal IV Batam.

Tim Patroli Lantamal IV Batam turut serta membantu Satgas Patroli Bea Cukai dalam proses pengejaran dan penghentian kapal target,” tambahnya.

Selanjutnya kapal tersebut melaju dengan kecepatan tinggi menuju perairan dangkal di sekitar perairan
Sengkuang sehingga kapal tersebut kandas.

Pada saat kapal tersebut kandas ABK melakukan upaya melarikan diri dengan cara melompat ke laut. Pada saat bersamaan, seluruh Satgas Patroli berusaha untuk melakukan kegiatan SAR. Namun, tidak lama dari kejadian tersebut, berdasarkan pantauan petugas terlihat dua kapal pancung membantu ABK untuk melarikan diri.

“Dengan koordinasi dan kolaborasi Satgas patroli laut Bea Cukai serta dukungan dari Lantamal IV Batam
mengedepankan keselamatan petugas, kapal tersebut berhasil ditangkap oleh petugas.

Pada saat dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan dokumen kelengkapan kapal dan didapati kondisi kapal dalam
keadaan bocor serta papan nama kapal telah dibuang oleh ABK kapal tersebut,” pungkas Rizki.

Pelaku diduga melanggar Pasal 102 Undang-undang Kepabenan dengan sanksi pidana karena melakukan
penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan/atau Pasal 50 Undang-undang Cukai dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Luasnya wilayah perairan Indonesia membutuhkan extra effort dan sinergi antar instansi dalam melakukan
pengawasan.

Bea Cukai terus berupaya melakukan pengamanan wilayah perairan Indonesia dengan
melakukan koordinasi bersama Aparat Penegak Hukum lainnya untuk meningkatkan efektivitas
pengawasan,

Pengawasan peredaran barang ilegal di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama sehingga dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antar instansi Aparat Penegak Hukum dalam melakukan pengawasan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melli