Komunitas Jeeppers Peduli Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Mei 30, 2022

Teropongindonesianews.com

Situbondo – Senin 30/5/2022, Moment hari Kabangkitan Nasional di jadikan moment yang sangat special untuk membangkitkan kembali geliat kehidupan masyarakat khususnya bangsa Indonesia dalam memulihkan kondisi ekonomi sosial budaya serta kesehatan, setelah sekian tahun berjibaku berperang melawan Pandemi Covid 19.

Seperti halnya yang di lakukan oleh komunitas Jeeppers dengan Modal Sosial mandiri yang peduli dengan kondisi bangsa , dengan menggelar Tour keliling, Jawa timur dengan tema kali ini, ROAD TO EAST JAVA COAST 2022 pada tanggal 23- 29 Mei 2022, yang lalu.

Menurut Ibu Linda Indrawati, Spd, Koordinator kabupaten Situbondo yang sekaligus Sekretaris Jeepper C4x4 Situbondo, yang di sampaikan kepada Biro Teropong Indonesia News (TIN ) Situbondo, bahwa acara ini di gelar dalam menyambut Hari Kebangkitan Nasional, Kebangkitan berkarya, Kebangkitan ekonomi kreatif, Kebangkitan pariwisata, Kebangkitan peduli proses, Kebangkitan untuk lebih mencintai NKRI, dengan Tour keliling menyisir pantai pantai di Ring Jatim, ungkap Linda Indrawati.

Pada saat di tanya soal di masukkan nya Makan Nasi Sodu di pantai Bama, dalam Rundown Acara Road To East Java Coast 2022, oleh Biro TIN Situbondo,
B.Linda Indrawati, Spd mengatakan bahwa salah satu tujuan di gelarnya acara tersebut adalah membangkitkan ekonomi kreatif, pariwisata dan budaya, dan menurut saya sebagai orang Situbondo, bahwa Nasi Sodu adalah bagian dari ekonomi kreatif dan Icon Pariwisata Kuliner Kabupaten Situbondo yang berasal dari Asembagus dan cukup terkenal di kalangan komunitas baik dari media sosial maupun referensi, seperti halnya Nasi Sodu nya mas Agus sodu.

Di singgung mengapa harus Nasi Sodu nya Pondok Dapur Sodu (agussodu), Bu Linda mengatakan bahwa bahwa saya sudah membuktikan sendiri kenikmatan Nasi Sodu nya Pondok Dapur Sodu (agussodu), makanya saya berani mereferensikan kepada temen, kolega dan komunitas Jeeppers kami, dan terbukti bahwa temen temen kami di komunitas Jeeppers ini merasa sangat puas dan betul betul menikmat makan Nasi Sodu di pantai Bama yang di tonton oleh kawanan para monyet, karena kami harus makan di sebuah ruangan khusus yang di Pagari oleh kawat, untuk menghindari serangan monyet ketika kita makan. Lebih suka lagi temen temen Jeeppers, terhadap Kemasan Nasi Sodu yang di pecking menggunakan Kotak besek yang sangat ramah lingkungan dan bisa di bawa pulang sebagai kenangan, tandas Bu.Linda Indrawati, Spd sambil mengacungkan jempolnya terhadap Pondok Dapur Sodu yang sudah melestarikan warisan budaya leluhur Nasi Sodu..
(BiroTIN Situbondo)

Jaksa Pengkhianat tak boleh ad di Kejaksaan Negeri Sumenep, Memalukan…??

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Mei 30, 2022

Teropongindonesianews.com

Sumenep – TRUST!. Itulah yang musti dirawat oleh penegak hukum. Meski ada yang bilang: “don’t trust words, trust action”.

Lewat kata-kata, institusi Kejaksaan berjuang keras merawat trust. Memperbaiki pelayanan.

Tapi di Kejaksaan, selalu ada “binatang berakal” yang tak sanggup bertahan di tempat steril, ia lebih senang hidup dan berkembang di tempat kotor. Meski Kejagung berusaha keras membersihkannya.

Jika datang ke Kejaksaan, pasti bertemu kata-kata: “Zona Integritas”. Biasanya dilanjutkan dengan kalimat: “Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Apakah anda percaya kata-kata itu? Simpan saja jawabannya.

Tanggal 31 Maret 2022, LKBH IAIN Madura melalui saya, diminta melakukan negosiasi secara cuma-cuma berkaitan dengan dugaan terjadinya pemerasan terhadap warga desa Ketawang Laok Kec. Guluk-Guluk Sumenep.

Berawal dari kasus tipu gelap yang ditangani seorang jaksa di Kejari Sumenep, lalu berujung pemerasan terhadap keluarga Tersangka. Kalau tidak ada uang, ditahan dan dituntut berat. Kalau ada uang, akan dibantu.

Korban jaksa itu hanya petani, tak punya kemampuan memenuhi sejumlah uang yang diminta. Tapi ia rakyat kecil, tak paham hukum. Demi anak, apapun dia lakukan. Tergopoh-gopoh mencari pinjaman, akhirnya lega karena masih ada tetangga yang iba.

Atas arahan jaksa itu, sejumlah uang diserahkan langsung di Kejari Sumenep secara bertahap dengan jumlah Rp30.500.000. Meski ia tidak benar-benar mengerti untuk apa duit sebanyak itu. Jaksa itu hanya bilang, uang itu untuk jaksa, agar bisa dituntut ringan dan untuk hakim agar putusan menguntungkan anaknya. Korban tidak mengerti, yang ia mengerti hanya satu. Hukum biayanya besar. Untuk dihukum saja harus keluar banyak biaya.

Ternyata, dalam perkara tipu gelap, anak dari korban itu dituntut tiga tahun penjara. Uang hasil perasan dikantongi, tuntutannya ditinggikan. Sadis kan!

Sadar dikerjai, korban meminta bantuan LKBH IAIN Madura.

Pada hari itu, Polres Sumenep menerima surat pemberitahuan aksi Unras yang akan dilakukan oleh Barisan Penegak Keadilan (BPK) Kabupaten Sumenep bertempat di Kejari Sumenep tanggal 1 April 2022 pukul 10.00 WIB. Tema Unrasnya, menarik: “Melawan Jaksa Pemeras Husnul Hakiki”.

Tanggal 31 Maret 2022, sekitar jam 23.00 WIB, saya ditelpon salah satu anggota Intel Polres Sumenep dan berusaha membangun komunikasi perihal masalah itu. Mereka meminta saya ke Sumenep, tapi saya tidak mau. Kalau mereka menilai masalah itu penting, saya minta mereka yang datang ke tempat saya. Akhirnya sepakat bertemu di Cafe Tamer Ganding Sumenep.

Setelah ketemu, Kejari Sumenep diwakili Kasi Intel, didampingi dua anggota intel Polres Sumenep. Intinya berharap agar Unras tidak digelar. Lalu saya memberi syarat:

Pertama, kembalikan seluruh uang hasil perasan yang telah diterima oknum Jaksa itu dan serahkan langsung kepada rakyat yang diperas.

Kedua, tidak perlu lagi memperpanjang perkara. Cukup sudah putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tak perlu banding.

Kejari Sumenep beruntung punya Kasi Intel yang tahu cara berkomunikasi dengan baik, menjaga adat istiadat, bekerja keras menjaga citra Kejaksaan. Ia dengan berat hati, demi nama baik institusi, menyampaikan siap memenuhi dua syarat yang saya minta.

Akhirnya, tanggal 1 April 2022, sekitar pukul 02.30 WIB dini hari, sejumlah uang Rp30.500.000. diserahkan kepada korban. Lalu, masing-masing pihak, baik korban maupun Kasi Intel menandatangani dua lembar kesepakatan yang ditandatangani dan disaksikan pula oleh Ketua dan satu perwakilan dari Barisan Penegak Keadilan (BPK) Sumenep.

Setelah itu, ternyata oknum jaksa itu tidak menghormati ikhtiar Kasi Intel untuk menjaga nama baik institusi Kejaksaan. Ia banding.

Karena itu saya menilai bahwa oknum jaksa itu memang benar-benar “binatang kecil yang berakal”. Lebih senang hidup dan berkembang di tong sampah, daripada di tempat bersih.

Jamwas dan Kejagung harus mencatat nama “binatang” ini. Dia adalah Jaksa Muda Bambang Nurdiantoro, SH.,MH.

Menurut kalian, apakah berani Jaksa ini bertindak sendiri? Mungkinkah ia mematuhi arahan atasannya? Kasi Pidum Misalnya?

Pertanyaan itu penting, karena kami merasa bahwa sampai saat ini, gonjang ganjing perselisihan antara sesama penegak hukum di Sumenep semakin memanas. Ubun-ubun mereka mendidih, tapi tak ada yang berani nahi mungkar terhadap oknum-oknum jaksa ini.

Kasi Pidum Kejari Sumenep bernama Irfan Mangalle sudah pernah dikeluhkan Advokat Supyadi, karena banyak kasus-kasus Pidum yang lamban. Keluhan itu dimuat Radar Madura.

Perkara paling mutakhir yang saya tangani terkait dengan pemalsuan sertipikat dan stempel Annuqayah Daerah Lubangsa dalam kasus BOP juga sangat janggal. Kejari seolah-olah berusaha melepaskan pelaku dari jerat hukum.

Bagaimana mungkin, yang dilaporkan oleh Annuqayah adalah pemalsuan, tapi petunjuk Kejari Sumenep kepada penyidik bahwa perkara tersebut termasuk perkara Tipikor dan menilai penyidik di Pidum Polres Sumenep tidak berwenang memeriksa.

Prediksi saya, jika dialihkan ke Tipikor jelas pelaku ini bebas dan lepas dari jerat hukum. Jaksa yang menangani masalah ini di Kejari tentu bekerja atas arahan Kasi Pidum.

Jika Jaksa Muda Kejari Sumenep bernama Bambang Nurdiantoro kartu merah, maka Kasi Pidum Irfan Mangalle harus diberi kartu kuning.

Jenis Jaksa yang seperti inilah yang diperangi Kejagung. Merekalah pengkhianat dan benalu di internal Kejaksaan sebagaimana pernyataan Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin ketika Kungker di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat 30 Maret 2022.

Kejagung mengaku masih menerima laporan adanya “oknum jaksa nakal”. Ia menyayangkan dalam instansinya masih ada oknum yang justru merusak citra Kejaksaan.

Saya hanya ingin bilang: Kejagung harus berani membuang sampah pada tempatnya . (TG/ Tim)

APBD Proyek Drainase Kapuk Pulo Rw 10 Cengkareng Diduga kontraktor Tidak Transparan, Ada Apa??

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Mei 30, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta – NR Setelah awak media Investigasi dengan keluhan warga pantauan awak media pihak kontraktor sudah mulai membaik dalam pekerjaan ,tapi media mengejar pengeluaran APBD yang di keluarkan pemerintah untuk Alokasi proyek pembuatan saluran Drainase kapuk pulo RW 10,awak media menduga ada tidak transparan APBD proyek tersebut, sabtu 28/05/22.

Hal Senada awak media dari Forum wartawan Jakarta Barat (FWJB) di ketuai feri menyambangi Kantor PT Duta Kreasi 26/05/21 Jl Rumanda Jakarta Barat bertemu Ardi ,awak media wawancarai Ardi tidak tahu tentang APBD proyek kapuk pulo karena bukan wewenang saya , awak media di hari yang sama coba kontak Pelaksanaan Harian Wahyu sinaga melalui saluran telpon ( WA) wahyu tidak bales atau terkesan menghindar dan menutupi pertanyaan awak media.

Jumat 27/05/22 Dari Forum Wartawan Jakarta masih penasaran karena berita yang di dapat kan belum valid atau lengkap ,Team Fwj datang ke kantor Kecamatan Jakarta Barat bertemu Kelly selaku sekcam sekalian silaturahmi papar kelly coba tanya ke SDA , awak media tanya melalui saluran telpon karena petugas SDA tidak ada di tempat papar Ibnu untuk mengetahui APBD coba tanya Sudin ke bagian Kasie pembangunan.

Feri dan Team awak media mendatangj kantor Kelurahaan Kapuk salah satu wilayah proyek yang di Kerjakan mencoba mewancarai sekel(Sekertaris Lurah) paparan untuk pengaduan masyarakat koplainan proyek drainanse untuk kami laporakan kasatpel tata air cengkareng dan untuk Anggaran APBD Brp pengeluaran tidak tahu coba tanya Sudin karena ini kerjaan SDA papar Sekel Kelurahaan Kapuk ,Tapi Feri selaku aktivis wartawan berpedapat seorang pejabat wilayah masa tidak tahu APBD untuk Proyek saluran yang di kerjakan di wilayah nya.ungkap Feri.

Feri pun mengusulkan pada setiap Instansi negri dan swasta wajib mengaju UU KIP No 14 2008 tentang tranparansi publik, manapun masyarakat warga indonesia harus mengetahui keterbukaan APBD (Anggaran Pembelajaan Belanja Daerah) dan APBN (Anggaran Pembelajaan Belanja Negara) (Bersambung).

Berita ini di turunkan masih cari konfirmasi pihak terkait. (TG)