RITUAL “URA DERA-POKE SENGGA” DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT ADAT WOKO – MBAMO, NANGARORO NAGEKEO

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• November 16, 2022

Teropongindonesianewa.com

Oleh Dionisius Ngeta, S. Fil                    Putra Woko-Mbamo Nangaroro Nagekeo

Ritus atau ritual selalu melekat dengan masyarakat adat Woko-Mbamo Nangaroro Nagekeo atau masyarakat adat pada umumnya. Ia merupakan salah satu elemen penting dalam adat istiadat masyarakat. Pada dasarnya ritual merupakan serangkaian kata-kata atau berupa rangkaian tindakan simbolis dengan menggunakan benda-benda, peralatan atau perlengkapan di tempat tertentu dengan pakaian tertentu.

Rangkaian kata dan tindakan simbolis tersebut menunjukkan atau menandakan adanya relasi yang intim dengan berbagai unsur dalam kehidupan sosial masyarakat. Unsur-unsur yang diyakini oleh masyarakat Adat Woko-Mambo sebagai “sesuatu yang lain” itu seperti penguasa langit dan bumi (Nggae reta-ndewa rade),  dunia roh (nitu-jimu), para leluhur (sira ta mata mudu-re’e do’e),  lingkungan sosial (sao we’e ire reru – tuka nua todo oda) dan  alam semesta / kosmos (tana watu).  Menurut mereka unsur-unsur itu berhubungan satu dengan yang lain dan berpengaruh terhadap kehidupan sosial manusia.

Dengan demikian ritual itu dilakukan karena adanya keyakinan akan keterhubungan manusia dengan unsur-unsur tersebut di atas. Selalu  terjalin rasa hormat dan relasi yang harmonis dengan unsur-unsur tersebut adalah hal yang mutlak dan selalu dikedepankan dalam kehidupan mereka.  Hubungan yang harmonis dengan unsur-unsur tersebut diperhatikan dan dipelihara sungguh-sungguh oleh masyarakat adat. Menjaga kepantasan relasi pergaulan, perilaku, berakhlak dan menjaga kepantasan dalam tutur kata berdasarkan norma-norma dan tatanan nilai yang ada dalam masyarakat adat setempat adalah cara mereka memelihara hubungan baik tersebut. Ungkapan simbolis paralelisme untuk mengingatkan masyarakat adalah wiwi mae mbai paso-dema mae mbai dhajo…, siku mae de’-dima mae deko.  Mengeluarkan kata-kata kotor  atau melakukan perbuatan melanggar norma adat terhadap unsur-unsur tersebut dapat  merusak hubungan dan tatanan sosial yang ada di masyarakat bahkan akan mendapatkan konsekuensi hukum adat. Setiap orang bermawas diri, berhati-hati dan bijaksana dalam mengeluarkan kata-kata atau melakukan sebuah perbuatan.

Karena itu ritual Ura Dera-Poke Sengga yang dilakukan secara simbolis oleh masyarakat adat Woko-Mbamo sesungguhnya melukiskan dimensi sosial-spiritual yang diyakini masyarakat adat atau manusia itu sendiri. Ritual tersebut merupakan konsekwensi dari sebuah perbuatan yang telah melampaui standar/batas norma adat dan tatanan nilai yang ada di masyarakat (sada mere deko dewa-sada reu deko dema) sekaligus merupakan momentum rekonsiliasi sosial budaya. Kerusakan hubungan  yang diakibatkan oleh perilaku dan perbuatan itu dapat dipulihkan kembali. Dalam dan melalui ritus itu terlihat jelas ada dimensi privat serentak komunal, individual sekaligus sosial-religius (Durkheim 1915: 226).

Menurut Turner, ritual/ritus yang diadakan oleh suatu masyarakat merupakan penampakan dari keyakinan religius (Y.W. Wartajaya Winangun,1990). Ritus-ritus yang dilakukan itu mendorong orang-orang untuk melakukan dan mentaati tatanan sosial tertentu. Ritus-ritus tersebut akan memberikan motivasi dan nilai-nilai pada tingkat

yang paling dalam untuk dipatuhi.

Masyarakat adat selalu menyadari keterbatasan dirinya di tengah kosmos dan Penciptanya. Mereka sadar bahwa hidup mereka selalu bersama dengan yang lain dan selalu membutuhkan yang lain. Karena itu ketaatan dan tunduk pada tatanan sosial dan norma budaya yang ada adalah hal yang mutlak. Masyarakat adat selalu membangun relasi secara sadar melalui berbagai ritus, ritual dan simbol-simbol tertentu demi menjamin kehidupan dan kebahagiaannya (David Kertzer, 1988:9).

Karena itu “Ura Dera-Poke Sengga” bagi masyarakat adat Woko-Mbamo adalah sebuah ritual yang mengungkapan dimensi spiritual dan sosial untuk rekonsiliasi sosial budaya sebagai sebuah jaminan agar kehidupan seseorang (pelaku) dan kehidupan sosial menjadi lebih baik ke depan. Rusaknya relasi kekeluargaan, hubungan sosial kemasyarakatan, relasi dengan alam lingkungan dan dengan “ada yang lain” perlahan-lahan dipulihkan kembali.

Pemulihan kembali hubungan tersebut dilakukan karena dampak dari perbuatan itu telah merusak norma adat, tatanan kehidupan sosial masyarakat dan hubungan dengan unsur-unsur seperti yang disebutkan di atas. Atau dalam terminology adat setempat disebut Sada reu-deko dema, Sada mere-deko dewa, Sada re’e-deko raki.

Perbuatan itu, “sada peda” (hubungan terlarang) itu telah melampaui batas, terlampu jauh dan dalam, begitu busuk dan kotornya sehingga  berdampak luas pada kehidupan keluarga dan rumah tangga bahkan sosial kemasyarakatan. Mereka menyebutnya dengan analogi simbolis paralelisme Sao mbia-tenda bhegha. Artinya perbuatan atau relasi terlarang tersebut (sada-peda) berdampak pada ambruknya marwah/keadaban dan timbulnya keterpecahan kehidupan rumah tangga dan keluarga yang bersangkutan. Bahkan menimbulkan hal-hal yang merusak masa depan korban dan dapat membahayakan seperti traumatis,  perceraian bahkan pembunuhan.

Dampak lain yang ditimbulkan adalah pada kehidupan sosial masyarakat dan  ketetanggaan. Ungkapan simbolis paralelisme yang menggambarkan kondisi tersebut adalah: Tenda ngamba-tangi te’nda. Tenda: bale-bale, tempat bercengkraman bersama keluarga atau tetangga/masyarakat. Ngamba: jurang/jarak. Tangi: Tangga. Te’nda: jarak/jurang. Artinya perbuatan tersebut berakibat pada timbulnya jurang atau jarak yang memisahkan hubungan kekeluargaan, kekerabatan, ketetanggaan dan kemasyarakatan selama belum dilakukan ritual “ura dera-poke sengga” tersebut. Pelaku dijauhkan dan diekskomunikasikan dari kehidupan sosial dan kebersamaan dalam masyarakat. Ada jurang yang memisahkan relasi dan hubungan kekeluargaan, ketetanggaan, kebersamaan dalam masyarakat.

Masyarakat adat Woko-Mbamo  juga memiliki keyakinan bahwa perbuatan tersebut juga berdampak pada alam lingkungan. Mereka menyebutnya dalam analogi simbolis paralelisme Tana hara-watu bheka, tana nganga-dera dewa. Lingkungan alam sekitar akan mengalami panas panjang dan kekeringan / kerusakan jika tidak dilakukan ritual tersebut. Kemarahan alam pun  bisa terjadi sebagai kutukan terhadap perbuatan tersebut. Dalam bahasa adat mereka menyebutnya dengan analogi paralelisme Tana ka’-watu pesa, side wie-bheda keda.

Karena itu ritual Ura dera-Poke Sengga bermakna dan memiliki pesan pemulihan secara sosial  budaya sesuai adat istiadat setempat. Dengan ritual tersebut hubungan baik antar elemen-elemen dalam kehidupan masyarakat dan alam sekitar akan perlahan-lahan dipulihankan atau disatupadukan kembali. Marwah/keadaban dan nama baik para pelaku, korban dan unsur-unsur yang ada dalam kehidupan masyarakat diangkat/dipulihkan kembali. Dalam bahasa adat masyarakat Woko-Mbamo mereka menyebutnya “Wadho wado waka-lenggi wado ngara”.

Derajat kewibawaan dan nama baik “sao tenda-toda sao” (rumah-tangga/keluarga), “tuka nua-todo oda” (masyarakat), “ame-embu-kajo” (para leluhur) dan alam lingkungan (tana watu) dipulihkan kembali. Ritual tersebut sekaligus menegaskan dan menandaskan kepada masyarakat bahwa masalah tersebut sudah diselesaikan secara hukum adat setempat dan kasus itu telah selesai.

Karena itu kepada siapapun sebagai masyarakat adat dilarang untuk mengungkit-ungkit lagi kasus tersebut dalam bentuk dan melalui media apapun. Dan yang bersangkutan tidak boleh/dilarang untuk melakukannya lagi. Dengan ritual tersebut permasalahan yang berkaitan dengan hukum adat telah berakhir/selesai.

Masyarakat adat Woko-Mbamo menyebutnya dengan ungkapan: Wa Ne’e ae-Mese Ne’e Dera. Semua sudah selesai bersama pamitnya sang surya. Para pelaku dan semua masyarakat harus bisa belajar dan mulai menatap masa depan dan kehidupan baru di hari esok yang lebih cerah, berkomitmen untuk lebih baik dari sebelumnya.

Yohanis Don Bosko

Rapatkan Barisan, L-KPK Mawil Sumenep Bersama Media Melakukan Pertemuan

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• November 16, 2022

Teropongindonesianews.com

SUMENEP – Dengan maraknya kegiatan penjualan BBM bersubsidi pada Jerigen dibeberapa SPBU yang ada di Sumenep, Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi L-KPK Mawil Sumenep bersama Media melakukan pertemuan rutin.

Dalam giat pertemuan rutin ini digelar untuk melakukan kordinasi antara lembaga dengan sejumlah wartawan guna untuk menindak lanjuti persoalan penjualan BBM Solar bersubsidi pada Jerigen yang dilakukan di SPBU Kalianget, yang dinilai kurang adanya pengawasan dari pihak terkait, sehingga di indikasi ada permainan antara pihak SPBU dan pembeli BBM bersubsidi untuk meraup keuntungan.

Pertemuan kali ini, dipelopori oleh Pimpinan Redaksi media Suarademokrasi.id Erfandi dan L-KPK Mawil Sumenep Sukarman selaku koordinator dilapangan, yang digelar di sekretariat L-KPK Mawil Sumenep yang berlokasi di jalan raya Kalianget Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, Ahad malam 13 November 2022, sekitar pukul 19.30 wib.

Giat ini dilaksanakan guna untuk mempererat tali hubungan silaturahmi sesama profesi sebagai sosial kontrol, yang dihadiri oleh sejumlah pengurus dan anggota L-KPK Mawil Sumenep dan sejumlah wartawan yang berdomisili di Kecamatan Kalianget.

Dalam sambutannya, Erfandi menyampaikan bahwa sesama profesi dan pelaku media dan Lembaga harus bisa bersatu, jangan sampai mau diadu domba oleh pihak-pihak yang hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya saja atau kelompok.

“Sesama profesi sosial kontrol, lembaga dan media harus bersatu dan kompak, bila ada satu persoalan seperti ini kita harus rapatkan barisan, dan kita kawal ketat persoalan BBM ini agar tidak dimanfaatkan para mafia BBM yang hanya mencari keuntungan pribadi dan kelompok tertentu saja dari penjualan BBM bersubsidi ini,” tegas Erfandi.

Erfandi juga menegaskan, dengan adanya bahasa kasar yang dilontarkan oleh Abdul Syukkur sebagai pembeli BBM Solar bersubsidi dengan ratusan jerigen sekitar 4.830 liter tersebut, yang dimuat pada perahu kayu yang bersandar di sungai Nambakor Saronggi, sempat disoroti oleh media dan Lembaga, harus ditindaklanjuti.

“Kita pelaku media dan teman-teman lembaga saat dalam menjalankan tugas profesi, jangan takut dengan adanya bahasa kasar atau ancaman apapun yang nantinya dilontarkan Abdul Syukkur, karena tugas profesi kita sebagai sosial kontrol dilindungi oleh undang-undang,” pungkas Erfandi.

Sedangkan berdasarkan dalam rekaman pembicaraan Abdul Syukkur dengan media, terkesan tidak terima kepada media dan Lembaga disaat dikatakan mobil pickup yang mengangkut Jerigen Terisi BBM solar bersubsidi disembunyikan.

“Kamu sebagai media dan Lembaga jangan curiga sembarangan, dimana kamu sekarang, sudah ketemu aja saya dengan sampean, bilang disembunyikan-sembunyikan tidak bagus itu,” ujar Syukkur dengan nada lantang dalam rekaman tersebut.

Selain itu, Abdul Syukkur juga menyampaikan dibeberapa media online bahwa dirinya merasa tidak terima dengan tudingan tersebut.

” Saya tidak terima dengan tudingan itu,“ terangnya.

Menurut ERFANDI, Tudingan Syukkur tersebut sudah meremehkan media dan Lembaga yang dalam menjalankan tugas profesinya.

“Kalau Abdul Syukkur merasa sudah benar, kita buktikan aja bersama kebenaran terkait pembelian BBM solar bersubsidi yang di isi pada ratusan jerigen tersebut, jangan malah kuar – kuar di media, hal terkesan adudomba antar media nantinya,” cetus Erfandi.

Yang menjadi pertanyaan Tim Media dan lembaga, pengisian BBM Solar bersubsidi dengan jumlah ribuan liter pada jerigen kalau sudah di nilai resmi dan benar hanya berdasarkan rekomendasi pembelian dan tidak dilakukan pengawasan dari pihak terkait, kenapa mobil dan jerigen yang sudah terisi Solar bersubsidi harus disembunyikan?

Hal itu yang menjadi pembahasan bersama dalam pertemuan rutin L-KPK Mawil Sumenep dan beberapa wartawan yang hadir ini. Seorang wartawan senior warga Kalianget timur dari media Newspatroli.com juga menyampaikan bahwa penjualan BBM Solar bersubsidi sekitar Rp. 7.200,- per liter.

“Ayo kita teman-teman media dan LSM di Kalianget harus kompak dan bersatu, kita kawal persoalan BBM bersubsidi itu sampai tuntas, kasihan masyarakat di kepulauan Solar langka dan membeli Rp. 10.000,- per liter. Masyak SPBU menjual Solar sampai Rp. 7.200,- per liter, sedangkan harga dari Pertamina Rp. 6.800,- per liter, berapa keuntungan yang sudah di terima oleh petugas SPBU tersebut,” pungkasnya dengan kekecewaan.

Maka dari itu, Sukarman dari L-KPK Mawil Sumenep, meminta persoalan BBM bersubsidi itu untuk ditindaklanjuti sampai ada titik terang, agar media dan Lembaga di Kalianget tidak diremehkan begitu saja.

“Kalau sudah seperti ini, kita selaku lembaga dan media sebagai putra Kalianget harus kompak dan bersatu untuk menyikapi persoalan BBM bersubsidi ini, kalau perlu sampai kepeloporan atas dugaan tindak pidananya, agar kita tidak diremehkan orang luar seperti Syukkur yang sok mentang-mentang itu,” tegasnya.

Sukarman menambahkan bahwa Pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM untuk tahun 2022 sebesar lebih dari 3 kali lipat, yaitu dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Yang kita kawal bersama untuk penyalurannya agar bisa dirasakan oleh masyarakat kecil bukan malah dimanfaatkan oleh mafia BBM.

“Kita sebagai sosial kontrol yang menjadi ujung tombak penyambung aspirasi masyarakat, harus bisa memperjuangkan hak masyarakat kecil, jangan sampai dimanfaatkan orang orang-orang yang tidak bertanggungjawab,” pintanya.

Sukarman juga menegaskan, pihak Sabandar juga harus kompratif dan melakukan pengecekan barang yang akan dimuat perahu tersebut, sesuai apa tidak dengan surat ijin berlayar yang dikeluarkannya, jangan sampai asal-asalan. Karena dalam pantauan di lapangan kemarin tidak pernah melihat petugas Sabandar yang melakukan pengawasan di lapangan.

Hasil kesepakatan bersama dalam pertemuan tersebut, L-KPK Mawil Sumenep bersama sejumlah wartawan akan melayangkan surat permohonan giat audiensi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Sumenep, agar nantinya semua pihak paham tentang regulasi yang sebenarnya untuk penyaluran BBM bersubsidi tersebut benar tepat penyalurannya kepada masyarakat kecil.

TG.