Wahyu
Teropongindonesianews.com
PAMEKASAN, Soal Kasus Tambahan Pengahasilan Pegawai (TPP) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pamekasan yang dialihkan ke Infrastruktur kini genap memasuki Jilid ke 20, Kamis, (11/8/2022).
Forum N.G.O Madura kini kembali turun jalan dalam rangka mendukung Polda Jatim untuk mengusut tuntas Kasus yang sedang ditangani.
Ratusan Massa dari berbagai elemen masyarakat tumpah ruah memenuhi Areal Kantor Bupati Pamekasan.
Mereka menuntut Bupati Mas Tamam agar transparan dalam Refocusing Penggunaan DBHHT dan TPP ASN 2021.
Selain itu, Forum N.G.O Madura menantang Bupati untuk berani memecat oknum OPD yang tersandung kasus tersebut.
Ratusan Massa melakukan Long murch dari Monumen Arek Lancor Pamekasan menuju Kantor Bupati pamekasan dengan membentangkan Poster berisi tuntutan dan kecaman atas kasus tersebut.
Zaini Wer Wer selaku Presiden Forum N.G.O Madura menegaskan, pihaknya mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan di Mapolda Jatim.
Ia juga mendesak Bupati Pamekasan transparan dalam Refocusing Anggaran TPP ASN 2021 serta bertanggung jawab pada anggaran DBHCHT yang diduga diselewengkan oleh beberapa OPD se Kabupaten Pamekasan.
Menurutnya, pengalihan TPP ASN ke Infrastruktur sangatlah tidak tepat, alasannya karena keputusan itu diambil Bupati disaat Masyarakat terdampak Pandemi Covid19.
” Sangat kami sayangkan karena pengalihan itu dilakukan saat pandemi covid dan stabilitas ekonomi sedang tidak stabil, kasihan kawan- kawan ASN,” kata Wer wer demikian ia disapa.
Dalam aksi tersebut sempat diwarnai aksi saling dorong antara massa aksi dengan petugas keamanan lantaran massa aksi memaksa masuk ke kantor Bupati.
Namun Satu orang Korlap aksi Zaini wer wer yang menerobos dan loncat pagar kantor bupati untuk melakukan swiping.
Namun kejadian itu mampu dilumpuhkan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dan TNI yang berjaga.
Untuk melampiaskan kekecewaannya Ratusan massa aksi melakukan aksi Bakar ban dan melempari kantor Bupati dengan Telur busuk.
“Ini merupakan bentuk kekecewaan rakyat kepada pemimpinnya kawan- kawan,” teriak Basid orator lain.
Sementara itu Rahem menyampaikan bahwa dalam Kepemimpinan Bupati Badrut Tamam tatanan kepemerintahan menjadi amburadul dan kesejahteraan ASN tidak diperhatikan.
“Tranparansi penggunaan dana DBHCHT tidak jelas, dan kami pastikan Akan ada lagi Korban susulan terkait Tindak Pidana korupsi dana DBHCHT,” Teriak Tosan.
Sementara itu Perwakilan Sekda keluar untuk menemui massa aksi, namun Ditolak oleh massa aksi lantaran tidak disertai surat tugas yang jelas.
Untuk diketahui salah satu dari tuntutan massa meminta Bupati tidak melindungi dan berani memecat oknum OPD yang bermasalah dengan hukum.
( Mhdr )
