KPK dan Kemendagri Imbau Kepala Daerah Jauhi Perilaku Koruptif

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Juni 18, 2022

Teropongindonesianews.com

Dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepala daerah merupakan jabatan yang dekat potensinya dengan korupsi. Sejumlah titik rawan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program di daerah telah dipetakan, dan perlu menjadi perhatian para kepala daerah dan pejabatnya agar terhindar dari jerat tindak pidana korupsi.

Hal ini dikemukakan Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta (16/6). Rakor ini berujuan untuk memberikan pengarahan dan pembekalan kepada penjabat (Pj) kepala daerah yang baru dilantik.

Berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta Pusat, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal Susiwijono Moegiarso.

Menurut Firli, sebagai sesama anak bangsa, kepala daerah dan pejabat pemerintahan terikat oleh tujuan negara yang merupakan kepentingan bersama. Adapun tujuan tersebut telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

“Untuk itu kepada 48 Pj kepala daerah baru yang terdiri 5 penjabat gubernur dan 43 penjabat bupati/wali kota harus menghindari terjadinya fraud saat bertugas. Pj kepala daerah juga harus memiliki peran penting dalam menjalankan tugas dengan tujuan menjaga stabilitas keamanan dan hukum negara,” beber Firli.

Peran penting yang dimaksud diantaranya, mewujudkan kepentingan negara, menjamin stablitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha, melaksanakan dan menjamin kelangsungan program pembangunan nasional, serta mewujudkan aparatur yang bebas dari KKN.

Firli juga menjelaskan, ada titik rawan korupsi yang harusnya menjadi perhatian para Pj kepala daerah. Diantaranya adalah terkait pengadaan barang dan Jasa, pengelolaan kas daerah, hibah dan bansos, pengelolaan aset, hingga penempatan modal pemda di BUMD atau pihak ketiga.

Selain itu, titik rawan lainnya adalah korupsi pada sektor penerimaan daerah mulai dari pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan daerah dari pusat. Kemudian, korupsi di sektor perizinan mulai dari pemberian rekomendasi hingga penerbitan perizinan dan benturan kepentingan, serta penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan promosi ASN di lingkungan pemerintahan.

“Oleh karena itu, KPK berharap para Pj kepala daerah agar menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan mengedepankan prinsip-prinsip good governance dalam memimpin daerahnya,” tegas Firli.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyampaikan, melalui rakor tersebut Pj kepala daerah diingatkan agar bekerja dengan niat baik dan menjauhi penyimpangan atau moral hazard, serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi melalui pembenahan tata kelola.

“Para penegak hukum seperti KPK sangat paham betul area rawan yang kerap jadi masalah. Jadi, kepala daerah diharapkan tidak terjerumus di pusaran rasuah,” wanti Tito kepada 48 Pj kepada daerah.

Tito juga berharap para Pj kepala daerah bisa memanfaatkan kepercayaan dari presiden dalam melaksanakan program-program pemerintah dengan baik dan benar di daerahnya masing-masing. “Pj kepala daerah ini harus menjadi role mode agar lebih baik, karena jabatan yang dijalankan sesuai dengan aturan satu tahun, bisa diganti atau diperpanjang, dan selama tiga bulan akan dievaluasi,” jelas Tito.

Menko Polhukam Mahfud MD juga berkesempatan mengingatkan kepada Pj kepala daerah yang dipilih, agar menghindari perilaku koruptif dan dapat menjalankan amanah sebaik-baiknya. Menurut Mahfud, kondisi daerah yang stabil juga sangat menentukan jalannya roda pemerintahan.

“Kita membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sinergi itu sangatlah penting, karena tanpa bersinergi, kebijakan antara pusat dan daerah mustahil bisa diimplementasikan,” kata Mahfud.

Santoso/Redaksi

KPK Dorong Sinergi Selesaikan Kejahatan Pertanahan

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Juni 18, 2022

Teropongindonesianews.com

Pertanahan adalah salah satu sektor di Indonesia yang tak luput dari konflik, sengketa hingga tindak kejahatan. Dalam penanganannya secara hukum, diperlukan kesamaan standar dan visi sehingga tercipta sinergi antar penegak hukum.

Pandangan ini dikemukakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, dalam Rapat Pra Operasi Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan di Jakarta pada Rabu, (15/6).

“Tujuan dari kegiatan seperti ini untuk aparatur negara adalah ketika berhadapan dengan rakyat dalam urusan pertanahan harus memiliki visi dan standar hukum yang sama. Jangan sampai kemudian upaya ini tidak berjalan sebagaimana mestinya,“ pesan Ghufron.

Selain itu menurut Ghufron, perlu pemahaman untuk mengetahui struktur dan fungsi masing-masing. Kementerian ATR/BPN, Polri, Kejaksaan, dan KPK harus mengetahui tugasnya, saling memahami dan juga saling mendukung untuk penguatan.

Ghufron menjelaskan, terdapat dua hal yang bisa menjadi faktor dari sengketa pertanahan. Pertama adalah faktor fisik seperti tanahnya maupun luas tanahnya. Kedua adalah faktor administratur seperti kepengurusan surat izin pertanahan.

“Jika bicara administratif, tentu sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mengelola adminsitrasi pertanahan, ATR/BPN mempunya kepentingan dalam memberi kepentingan hukum bukan saja terhadap masyarakat, tapi juga kepada ATR/BPN itu sendiri, kepolisian, dan juga kejaksaan,” tambah Ghufron.

KPK mengingatkan karena sering terjadinya pemerasan pada sektor pertanahan, forum ini dapat memberikan pemahaman untuk menentukan tindakan hukum, serta menyatukan visi dan motivasi. Harapannya, semua pihak bisa bergerak bersama-sama untuk melayani.

“Kami berharap sekali lagi, ini saatnya kita berubah. Menata urusan pertanahan adalah bagian dari pencegahan korupsi, sehingga nantinya konfilik diharapkan tidak lagi ada,” tutup Ghufron.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Menteri ATR/BPN yang diwakili Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Agus Widjayanto, Kabareskrim Polri yang diwakili Dirtipidum Andi Rian Djajadi, Jampidum Kejaksaan RI Fadil Zumhana, dan Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang.

Santoso/Redaksi

Pemuda, Mahasiswa dan Buruh Komitmen Bersama Kawal Sampai Tuntas Pembangunan IKN

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Juni 18, 2022

Teropongindonesianews.com

Kalimantan Timur – Organisasi kepemudaan, mahasiswa dan elemen buruh berikrar dan menyatakan komitmennya untuk mendukung dan mengawal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto menjelaskan alasan mendukung pembangunan IKN. Menurutnya, pemindahan Ibu Kota Negara bukan hanya perpindahan secara fisik, namun juga pemindahan pemerataan pembangunan dan pemenuhan harapan anak bangsa.

“Semua anak bangsa memiliki harapan dan kesempatan yang sama untuk bisa bangkit dan mengenyam semua keilmuan dan kesejahteraan itu sendiri, maka pemindahan ibu kota harus kita dukung, karena memberikan harapan dan kesempatan bagi kita semua,” kata Cak Nanto panggilan akrabnya di titik 0 kilometer Ibu Kota Nusantara, Jumat (17/6/2022).

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, ada sekitar 150.000 buruh yang bekerja dalam pembangunan IKN. Menurutnya, IKN adalah salah satu masterpiece buat bangsa Indonesia.

“Bagaimana mengembangkan satu kota, dimana semua terintegrasi secara smart forest city. Kota yang di konsep baik, saya sering ke eropa rasanya melebihi eropa, tapi tak meninggalkan tradisi tentang nusantara,” ujarnya.

Ia pun mengaku senang dan berharap pembangunan IKN berjalan cepat dan lancar. Bahkan, ia menyebut IKN ini sebagai legenda dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk itu, ia pun siap mendukung kelancaran pembangunan.

Lebih lanjut, ia pun mengapresiasi Kapolri yang turut merayakan HUT Bhayangkara ke-76 di titik nol kilometer IKN. Menurutnya, hal tersebut dapat membangkitkan kembali nilai-nilai Bhayangkara agar melekat di dalam IKN.

“Saya rasa ini satu cara yang efektif tidak perlu berkata banyak tapi pesannya sampai. Nilai bhayangkara yang selama ini terbangun, pengabdian, pelayanan negara sebagai abdi negara diletakkan di titik nol,” katanya.

Dalam acara ini, turut juga dibacakan ikrar para organisasi kepemudaan, mahasiswa dan elemen buruh yang mendukung pembangunan IKN.

Berikut ikrar yang dibacakan Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto:

“Kami berkomitmen, mendukung pembangunan ibu kota nusantara sebagai bagian dari upaya, wujudkan visi Indonesia emas 2045. Menjadi bangsa Indonesia, yang berdaulat maju, adil dan makmur,”.

“Terima kasih pak Kapolri, semoga cita-cita ini kita wujudkan bersama, komitmen ini tidak hanya berhenti sampai disini pak Kapolri, kami akan kawal sampai tuntas sampai darah penghabisan kami,”.

Selain pembacaan ikrar, digelar juga acara Hari Bakti Kesehatan dalam rangka HUT Bhayangkara ke-76 yang turut dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Santoso/Redaksi