Satgasres Ops Damai Cartenz Wujudkan Kehidupan Dan Sehat Kebersihan Spot Dan Kenyamanan Kampung Moruku

Teropongindonesianews.com

Distrik Yahukimo – Satgas Binmas Ops Damai Cartenz 2022 Program KASUARI Melaksanakan giat pembersihan spot Pertanian, spot perikanan dan spot ternak babi, lokasi Kampung Moruku jalan Poros Logpon km9 Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo, kamis 09 Juni 2022 pukul 10.00 WIT.

Melaksanakan giat Pembersihan menghadiri Kasat Binmas Polres Yahukimo Ipda I Made Budi Dumariawan, A. Md.,S.H,.didampingi 4 Personel Polres Yahukimo dan Personel Satgas Binmas diterjunkan sebagai Korwil Binmas Iptu Joni Linggi dan 2 Personel Satgas Binmas bersama Tim medis Ipda Dr Muhammad Pino Hakim dan 4 Personel Tim medis.

Giat Program KASUARI Kasat Binmas Ipda I Made Budi Dumariawan beserta Personel Satgas Binmas bergerak menuju kampung Moruku.

Setiba di spot pertanian, perikanan dan spot ternak babi langsung melakukan pembersihan yaitu meratakan material jalan menuju Spot ternak babi, akhir melakukan pembersihan selama kegiatan berjalan aman dan lancar, Satgas Binmas beserta anggota menuju kembali ke Polres Yahukimo. (Ritha).

Continue reading
SMKF IKASARI PEKANBARU, LANTIK DAN KUKUHKAN 269 LULUSANNYA SEBAGAI ASISTEN TENAGA KESEHATAN

Teropongindonesianews.com

Pekanbaru, Riau – Sekolah menengah Farmasi (SMKF) Ikasari Pekanbaru, Rabu 8 Juni 2022 melantik dan mengambil Sumpah lulusannya sebagai Asisten tenaga kesehatan sebanyak 269 orang, lulusan Tahun pelajaran (TP) 2021-2022 , bertempat di Aula serbaguna Furaya Hotel jln.jenderal Sudirman Pekanbaru Riau.

Menurut Kepala SMKF Ikasari Pekanbaru, Endria Erman,S.Si dalam sambutannya mengatakan, dari 269 lulusan yang di lantik dan diambil sumpahnya untuk menjadi asisten tenaga kesehatan tersebut terdiri dari prodi Farmasi 206 org, Prodi Teknologi Labor Medik (TLM) 33 Org dan prodi Kimia Industri (KI) 30 org.Sedangkan Pemuncak dari Prodi Farmasi diraih oleh Aila Afra Alhadi, dengan total nilai 91,25, prodi KI diraih oleh DARA PERMATA ALENDTI dengan total nilai 91,07, sedangkan dari prodi
TLM diraih oleh SALSA KANEPA JILHARA dengan total nilai 90,94.

Menurut Endria, selain lulusan dari SMKF Pekanbaru ini, juga ada empat SMK lainnya yang bergabung pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah Asiten tenaga medis tersebut, diantaranya SMKF Ikasari Dumai sebanyak 19 orang, dengan pemuncak diraih oleh Nurul Husnah dengan nilai 90,00.


SMK Kesehatan Rambah Samo 42 orang, pemuncak : MUTIARA DWI PARSI dengan total nilai 90,53.
SMK Kesehatan Al-Fath Siak 19 orang, pemuncak diraih oleh WAN SASTIA AMANDA dengan total nilai 95,45

SMK Ummu Al-Qura dengan jumlah 12 orang, pemuncak diraih oleh ADIRA BELATRY AUREGA dengan nilai 91,25.

Sementara itu, kepala dinas pendidikan provinsi Riau diwakili kabid SMK ,Dr.Yusri Rasul,M.pd dalam sambutannya mengharapkan kepada semua lulusan , jangan puas sampai tamat SMK saja, tetapi lanjutkan kejenjang pendidikan yg lebih tinggi.”Saudara-saudara dapat memilih satu diantara tiga opsi BMW kata orang. Adapun makna dari BMW tersebut adalah, Bekerja , Melanjutkan pendidikan atau Wirausaha, dan sesuaikan dengan selera dan keinginan kita sendiri, tambah Yusri.

Sementara itu kepala dinas kesehatan provinsi Riau yang diwakili kabid kefarmasian, Ade Asmara,S.KM, mengatakan bahwa saudara- ssudara yang baru ssja menamat jenjang pendidikan SMK ini, jangan hanya puas sampai disini, bagi yang mau melanjutkan studi silahkan saja, bagi yang ingin bekerja , kerjalah sesuai dengan aturan yang berlaku…demi untuk keberhasilan dan kesuksesan kita bersama, tambah Ade.
Untuk lulusan prodi TLM dilantik oleh ketua Patelki Diwakili , Ibu Kustiasih Lestari SKM sebanyak 33 orang dan utk asisten tenaga kefarmasian sebanyak 206 orang dilanyik oleh ketua Pafi Riau ibu Yilza Mardiah,Md.Farm,SE.

Ketua yayasan Univ Riau Prof.Dr. Thamrin dalam sambutannya kepada lulusan agar dapat memilih dsn memilah, mau kemana selesai pendidikan SMK ini, yang pasti pilih sesuai kemauan dan kemampuan.”Silahkan BMW, bekerja, Melanjutkan studi atau Wirausaha” tambah Thamrin.(Jasril pekanbaru-Riau).

Continue reading
POLSEK SARONGGI POLRES SUMENEP UNGKAP KASUS LAHGUN NARKOTIKA

Teropongindonesianews.com

Sumenep – Giat ungkap Kasus Lahgun Narkotika pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 pukul 17.45 WIB, terhadap tersangka bernama Andika Rahman Bin Rahnawi, 34 Tahun alamat Dusun Laok Lorong Desa Talang Kec. Saronggi Kab. Sumenep. Di tangkap diposkamling Dusun Sentani desa juluk kecamatan saronggi kabupaten Sumenep.

Menurut Kabag Humas AKP Widiarti Penangkapan terhadap Andika Rahman Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 17.30 Wib telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa an. ANDIKA RAHMAN orang asal Desa Talang Kec. Saronggi Kab. Sumenep sedang melakukan transaksi Sabu – Sabu bertempat di Poskamling Dsn. Semtani Ds. Juluk Kec. Saronggi Kab. Sumenep,

Dari informasi itu selanjutnya Personil Polsek Saronggi mendatangi TKP dan melihat seseorang yang mencurigakan sedang duduk – duduk di Poskamling tersebut. Kemudian Personil Polsek Saronggi mendekati Tersangka kemudian melakukan penggeledahan dan didapati 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing yang pertama 0.36 Gram dan kedua 0.42 Gram yang dimasukkan ke dalam 1 plastik klip ukuran sedang, 1 Unit HP Samsung Duos warna biru kombinasi hijau type SM-B310E, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam th 1997 tanpa plat nomor, 1 bungkus kosong rokok merk Sampoerna Mild tempat penyimpanan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi 2 (dua) pocket / plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu. Dan tersangka membenarkan barang tersebut miliknya .

Lanjut widiarti Tersangka an. ANDIKA RAHMAN beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Saronggi guna penyelidikan lebih lanjut.

Widiarti menambahkan sementara pasal yang diterapkan Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman dan atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman dan atau penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri.

Pasal 114 ayat (1) Subs. Pasal 112 ayat (1) Subs. pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (TG)

Continue reading
Satreskoba polres Sumenep luar biasa dalam penangkapan sabu sabu di kabupaten Sumenep

Teropongindonesianews.com

Sumenep – Satreskoba Polres Sumenep kembali melakukan penangkapan, terhadap penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Pada hari Rabu (8/6/2022) sekira pukul 15.30 wib, Ahmali (54) ditangkapi di rumahnya di Dusun Tokerbuy, Desa Essang, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Penangkapan terhadap Ahmali berawal informasi dari masyarakat, bahwa di rumah tersangka sering digunakan tempat, untuk melakukan transaksi dan pesta narkotika jenis sabu.

Dari informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Sumenep, melakukan lidik di sekitar rumah Ahmali, Kata Kasubag Humas Polres Sumenep Akp Widiarti, kamis (9/6/2022).

Setelah mendapatkan informasi, bahwa Ahmali tengah melakukan transaksi sabu di dalam rumahnya. Anggota Satresnarkoba Polres Sumenep melakukan upaya paksa, berupa penggerebekan dan penangkapan dirumah Ahmali.

“Dalam upaya paksa tersebut anggota Satresnarkoba Polres Sumenep, berhasil mengamankan pelaku Andriyanto (27) warga jalan Pelabuhan Kertasada, Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget di ruang tamu rumah Ahmali,” ungkapnya.

Kemudian dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa, satu poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu. Dengan berat kotor ± 0,22 gram yang sempat dijatuhkan ke lantai, oleh pelaku Andriyanto, yang menurut pengakuannya sabu tersebut baru dibeli dari Ahmali,” imbuhnya.

Akp Widiarti menambahkan, bahwa Ahmali yang berusaha bersembunyi di dalam kamarnya, berhasil diamankan petugas dan dilakukan penggeledahan. Ditemukan barang bukti didalam kamar Ahmali, dan selanjutnya ditemukan barang bukti di dalam kamar pelaku sabu ± 0,63 gram. Seperangkat alat hisab sabu (bong), 4 buah pipet yg terbuat kaca. 2 buah sendok sabu, 1 unit timbangan, 1 buah korek api, 2 unit handphone, serta uang tunai sebesar Rp. 140.000,-

“Selanjutnya kedua pelaku berikut barang buktinya, diamankan dan dilakukan penahanan di rutan Polres Sumenep guna kepentingan penyidikan,” pungkasnya.

Kepada kedua tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat (1) Subs, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. (TG)

Continue reading
KPK Dampingi Pemda Tertibkan Kewajiban Pajak Air Permukaan di Papua Barat

Teropongindonesianews.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat terkait penagihan kewajiban Pajak Air Permukaan (PAP) wajib pajak PT SDIC Papua Cement Indonesia CONCH yang berlokasi di Kampung Maruni, Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, pada Senin 6 Juni 2022.

“Pendampingan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi di Provinsi Papua Barat, 27 Mei – 12 Juni 2022,” ujar Kepala Satuan Tugas Korsupgah Wilayah V KPK Dian Patria.

Dalam proses pendampingan tersebut, Dian menjelaskan, Tim Korsupgah Wilayah Papua Barat bersama-sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua Barat dan Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat melakukan kunjungan langsung ke Kantor PT SDIC.

Pihak perusahaan menyambut baik kedatangan KPK dan Pemda Pabar. Baik pihak perusahaan maupun pihak pemda berharap agar kehadiran KPK bisa menjadi penengah dalam persoalan ini.

“Sebab, sejak penagihan dilakukan pada Juni 2021 belum ada kesepakatan waktu dan nilai pembayaran tunggakan PAP PT SDIC,” kata Dian.

Sebelumnya, Bapenda telah berupaya melakukan penagihan pajak PAP terkait pemanfaatan air sungai Maruni untuk kepentingan Pembangkit Listrik Tenaga Air PT SDIC, dengan nilai tagihan sebesar Rp11 Miliar. Namun, PT SDIC menolak untuk membayarkan kewajiban PAP sesuai dengan surat yang dilayangkan oleh Bapenda tersebut.

Jumlah tagihan ini merupakan akumulasi dari PAP yang belum dibayarkan sejak Januari 2017 hingga Desember 2019. Jumlah ini akan bertambah jika memasukkan tagihan PAP untuk tahun 2020 hingga saat ini.

Dalam surat balasan yang disampaikan oleh PT SDIC kepada Bapenda Papua Barat tanggal 24 Juni 2021, perusahaan menyatakan menolak untuk membayar keseluruhan tagihan pajak yang ditetapkan, serta meminta penghapusan denda dan biaya keterlambatan.

Terkait dengan hal tersebut, BPK Papua Barat telah meminta konfirmasi dari perusahaan sebagai bagian dari proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, pada April 2022. Proses pembahasan antara pihak Pemda dengan Perusahaan terus berlangsung sejak April hingga Mei 2022.

Perusahaan beralasan belum mendapatkan kejelasan dasar hukum atas keberatan yang mereka ajukan. Saat ini mereka mengaku sedang meminta pendapat hukum dari Kementerian PUPR dan Kementerian Investasi/BKPM. Sementara berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat No. 13 Tahun 2017, setiap keberatan hanya akan diproses jika tunggakan pajak telah dibayarkan sebesar 50%.

“Untuk itu dalam pertemuan pada 6 Juni 2022, KPK mendorong agar pihak perusahaan memenuhi terlebih dahulu piutang pajaknya, sambil mengajukan keberatan untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelas Dian.

Di sisi lain, Dian memastikan, KPK juga akan memfasilitasi pertemuan antara pemerintah daerah dengan Kementerian PUPR untuk menyamakan persepsi tentang dasar dan metode perhitungan PAP.

Namun, sambungnya, untuk mengingatkan perusahaan sebagai wajib pajak yang harus mematuhi kewajibannya, Bapenda memasang tanda (spanduk) ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

“Pemasangan tanda ini, merupakan proses dari pendidikan publik bahwa setiap wajib pajak, termasuk wajib pajak daerah wajib untuk membayarkan kewajibannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Lebih lanjut Dian menegaskan bahwa kepatuhan ini sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah Papua Barat dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang menjadi komponen penting penyusunan APBD.

Bagi KPK, upaya pendampingan ini menjadi bagian dari upaya untuk menyelamatkan keuangan daerah, sekaligus untuk mendorong kemandirian fiskal Papua Barat. Kepatuhan wajib pajak merupakan indikasi awal tata kelola yang baik dan bebas dari fraud, corruption, and misconduct.

Santoso/Redaksi

Continue reading
Perkuat Integritas ASN Kemenkes, KPK Gelar Diklat PRESTASI

Teropongindonesianews.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Inspektorat Jenderal dan Ditjen Pencegahan Pengendalian Penyakit menggelar Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI). Pelatihan berlangsung di Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto, Cianjur, Jawa Barat selama 4 hari pada 7 – 10 Juni 2022.

“Salah satu bentuk strategi Pendidikan dan Pencegahan yang KPK lakukan adalah dengan membangun integritas serta budaya antikorupsi di seluruh jajaran Kementerian. Untuk hal tersebut, KPK tidak bisa bekerja sendirian, karena itu KPK terus berkolaborasi dengan seluruh pimpinan K/L maupun pemerintah daerah,” ujar Direktur Pendidikan dan Pelatihan KPK Dian Novianthi.

Hari ini, lanjut Dian, giliran Kemenkes. Kemenkes, menurutnya, salah satu kementerian yang memiliki peran strategis di Indonesia, sehingga KPK mendukung secara penuh pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pendidikan antikorupsi yang dilaksanakan di Kemenkes.

“Kami juga berharap adanya peningkatan kompetensi SDM di Kemenkes yang terkait dengan integritas dan antikorupsi guna mendukung upaya-upaya yang dilakukan Pak Dirjen dan Ibu Irjen dalam membangun sistem dan budaya antikorupsi di internal Kemenkes,” harap Dian.

Sementara itu, Ditjen Pencegahan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rondonuwu menyampaikan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) saat ini sudah berjumlah 59 unit. Dengan tugas dan fungsi KKP dalam bidang pelayanan, Maxi mengakui adanya potensi risiko bukan saja korupsi tetapi juga nama baik bangsa dan negara.

“KKP ini merupakan show window-nya Indonesia, pintu masuk atau point of entry-nya baik di pelabuhan udara, laut maupun perlintasan darat. Jadi betul-betul KKP ini perannya strategis. Kalau dilihat dari transaksi kecil, tetapi dalam menjaga kedaulatan negara sangat penting sekali. Untuk itu, perlu kiranya pembekalan integritas untuk seluruh Kepala Kantornya sebagai agent of change,” ujar Maxi.

Irjen Kemenkes Murti Utami turut hadir menyampaikan harapannya bahwa dengan diklat ini dapat membangun ekosistem integritas di lingkungan unit kerja Kemenkes. Dia berharap lulusan diklat ini dapat menjadi katalisator, pemberi solusi, mediator serta role model integritas.

“Apalah arti seorang pemimpin kalau tidak memiliki integritas? Integritas itu bagian dari amanah. Bukan sekedar amanah sebagai seorang pekerja di tempat kerja, tetapi di lingkup keluarga juga. Lebih dalam, integritas itu tanggung jawab kita kepada Yang Di atas,” tegas Murti.

Total tercatat 33 orang peserta mengikuti diklat PRESTASI, yang merupakan para Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kemenkes dari berbagai provinsi atau yang mewakili.

Diklat PRESTASI dikembangkan KPK berawal dari Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 60 tahun 2020 tentang pembangunan integritas ASN, dengan tujuan untuk memperkuat integritas insan ASN dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

KPK menyambut baik dikeluarkannya peraturan tersebut dengan menjalin kolaborasi dengan berbagai K/L. Di antaranya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021 dengan menggelar diklat tersebut untuk yang pertama kali.

Diklat ini juga merupakan tindak lanjut dari program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas atau PAKU Integritas yang telah diadakan untuk seluruh eselon 1 Kemenkes pada tahun 2021. Dengan dua inisiatif program tersebut, KPK berharap dapat memperkuat integritas SDM di lingkungan kementerian/lembaga.

“Kami ucapkan selamat kepada Bapak/Ibu sebagai angkatan pertama sebagai Duta Prestasi atau Duta Integritas di lingkungan Kemenkes. Semoga Bapak/Ibu dapat menjadi role model atau teladan baik secara jujur, berani dan konsisten,” tutup Dian.

Santoso/Redaksi

Continue reading
Presiden Jokowi: Jangan Ada Tanah Telantar, Tanami Tanaman Pangan

Teropongindonesianews.com

Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajarannya agar tidak membiarkan ada lahan perhutanan sosial yang telantar dan tidak produktif. Hal tersebut diutarakan Presiden saat menghadiri acara syukuran hasil bumi Gerakan Masyarakat (Gema) Perhutanan Sosial yang digelar di Lapangan Omah Tani, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu, 8 Juni 2022.

“Jangan sampai kita biarkan ada lahan yang telantar, ada lahan yang tidak produktif, benar? Ada lahan yang tidak digunakan apa-apa dibiarkan, nggak boleh. Semuanya harus produktif. Nanti itu urusannya Bu Menteri Kehutanan. Ada lahan misalnya HGU sudah lebih dari 10 tahun, lebih dari 20 tahun tidak diapa-apain, itu nanti urusannya Bu Menteri LHK plus Pak Menteri BPN,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, lahan perhutanan sosial memiliki peranan penting dalam rangka membuka usaha bagi para petani dan rakyat. Untuk itu, Presiden meminta kepada jajarannya, dalam hal ini Menteri BUMN dan Gubernur Jawa Tengah, untuk memberikan pendampingan baik terkait manajemen maupun sarana dan prasarana.

“Saya juga minta agar para petani perhutanan sosial ini juga diperhatikan sarana dan prasarananya betul? Setuju mboten? Nggih? Sekarang kembali ke Bu Siti karena yang memberikan SK itu Bu Siti. Saya minta juga agar ada percepatan dalam rangka redistribusi lahan maupun juga SK-nya. Nggih setuju nggih? Bu Siti mohon didengarkan beliau-beliau ini,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menjelaskan mengenai situasi dunia yang sulit karena pandemi Covid-19, ditambah perang Ukraina, hingga banyak negara mengalami kekurangan pangan. Untuk itu, Presiden mengajak para petani dan masyarakat untuk mengambil peluang dan memanfaatkan lahan yang mereka kelola dengan menanam tanaman pangan pokok seperti padi, jagung, porang, hingga sorgum.

“Saya mengajak kita semuanya untuk menanam tanaman-tanaman yang menghasilkan bahan pangan pokok. Saudara-Saudara bisa ditanami, silakan tanami padi silakan, benar. Mau ditanami apa lagi yang pangan? Jagung? Silakan. Harga jagung ini pas naik. Mau ditanami porang silakan. Porang juga pasti akan naik harganya karena dunia membutuhkan itu. Kemarin saya ke NTT tanami sorgum silakan, karena NTT yang paling pas adalah tanam sorgum karena kalau tanam padi airnya agak sulit dan top soil-nya hanya tipis banget. Yang pas apa? Sorgum,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia, Siti Fikriyah, dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa acara tersebut adalah untuk menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan serta berterimakasih kepada Presiden Jokowi atas beberapa kebijakan yang benar-benar menyentuh para petani dan masyarakat yang tingal di dalam dan sekitar hutan. Kebijakan tersebut yaitu kebijakan perhutanan sosial, kebijakan KHDPK (kawasan hutan dengan pengelolaan khusus), serta kebijakan penyelesaian penguasaaan tanah dalam kawasan hutan utamanya permukiman di dalam kawasan hutan.

“Perhutanan sosial ini memberi berkah, membuat para petani dapat merasa ayem bisa menggarap hutan, bisa panen. Banyak juga petani dari desa-desa yang dengan lahan pertanian terbatas, dan satu-satunya lahan yang bisa dimanfaatkan adalah hutan di sekitar mereka. Sekarang dengan perhutanan sosial mereka menggarap lahan, menanam, dan sudah menghasilkan. Ini berkah yang baik dan harus disyukuri,” ujar Siti Fikriyah.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Santoso/Redaksi

Continue reading
KPK Luncurkan Pembentukan Percontohan Desa Antikorupsi

Teropongindonesianews.com

Jakarta, – Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar Peluncuran Pembentukan Percontohan Desa Antikorupsi, bertempat di Desa Pakatto, Kecamatan Bontromarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Selasa (7/6). Mengambil tema ‘Berawal dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas Korupsi’, kegiatan ini bertujuan untuk membangun budaya antikorupsi dari level masyarakat desa.

Hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut Ketua KPK Firli Bahuri; Menteri Desa PDDT A. Halim Iskandar; Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana; Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman; Bupati Gowa Adnan Purichta; Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan; Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri Yusharto Huntoyungo. Serta, hadir secara virtual Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Turut hadir dalam peluncuran ini para gubernur dari 9 desa antikorupsi lainnya, hadir langsung yaitu Gubernur Lampung Arinal Diunaidi; Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah; Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo; Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa; Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy; Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati.

Dalam sambutannya, Firli menyampaikan bahwa program desa antikorupsi merupakan upaya untuk mencapai Indonesia bersih dari korupsi. “Desa menjadi salah satu indikator penting karena memiliki tanggung jawab mengelola dana desa yang jumlahnya sangat besar. Melalui kegiatan ini saya harap nantinya tidak ada lagi kepala desa yang terjerat korupsi,” kata Firli.

Lebih lanjut, Wawan Wardiana menjelaskan, sejak 2015-2021 pemerintah pusat telah mengucurkan anggaran sebesar Rp468,9 Triliun untuk dana desa di seluruh Indonesia. Sayangnya, fakta di lapangan kemiskinan di desa masih terbilang sangat tinggi yakni mencapai 12,53% atau setara dengan 14,46 juta dari total penduduk Indonesia.

“Penggunaan alokasi dana desa masih jauh dari harapan untuk mengubah tatanan masyarakat desa mulai dari pembangunan yang komprehensif hingga menimbulkan suatu kebijakan yang bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” kata Wawan.

Wawan menyebut hal yang menghambat ialah adanya praktik korupsi oleh para aparat pemerintah desa ataupun kebocoran anggaran dana desa. Berdasarkan data sepanjang 2015-2021 terdapat 601 kasus tindak pidana korupsi dengan jumlah tersangka sebanyak 686 orang.

“Catatan ini menunjukkan perilaku korupsi sudah merambah sampai tingkat desa yang notabene merupakan ujung tombak NKRI. Memprihatinkan dan harus ada upaya bersama melakukan pemberantasan korupsi secara signifikan, konsisten, dan berkesinambungan,” pesannya.

Sementara itu, Halim Iskandar menjelaskan pencegahan korupsi dana desa harus dilakukan sejak dini mulai dari proses perencanaan anggaran. Menurutnya, masyarakat desa harus lebih memahami tentang tanggung jawab yang diemban. Misalnya mengetahui hal yang boleh dilakukan atau tidak dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Demikian halnya, Sri Mulyani mengatakan anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat merupakan bukti untuk terus membangun desa, membina, memberdayakan, dan meningkatkan kualitas masyarakatnya. Oleh karenanya, Sri melihat pentingnya pembangunan di level desa dari penggunaan dana desa ini. Sekaligus, dia berpesan agar pemanfaatan dana desa bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.

Pelaksanaan program Pembentukan Percontohan Desa Antikorupsi tahun 2022 oleh KPK dimulai sejak Februari hingga November 2022. Tim telah melakukan observasi terhadap 23 desa di 10 provinsi yang menjadi target untuk menilai kesiapannya menjadi percontohan desa antikorupsi. Hasilnya, didapatkan 10 desa terpilih di 10 provinsi.

Sepuluh desa tersebut yaitu Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat; Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah; Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur; Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali; Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB; Desa Batusoko Barat, Kecamatan Batusoko, Kabupaten Ende, Provinsi NTT; Desa Pakatto, Kecamatan Bontromarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Adapun tujuan dari kegiatan ini ialah untuk menyebarluaskan pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa. Memperbaiki tata laksana pemerintahan desa yang berintegritas dan memberikan pemahaman serta peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.

Santoso/Redaksi

Continue reading
Polres Lumajang ‘Panen’ Tangkapan Dalam Operasi Pekat Semeru 2022

Teropongindonesianews.com

LUMAJANG – Kepolisian Resor Lumajang Jawa Timur, merilis hasil ungkap sejumlah kasus dalam Operasi Pekat Semeru 2022. Dipimpin langsung Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka D, S.I.K M.H, rilis menghadirkan sejumlah awak media, saat itu dilaksanakan di lobby Mapolres, Rabu (8/6/2022).

Ada sejumlah kasus diurai oleh AKBP Dewa, hasil kinerja dari berbagai satuan fungsi reserse di internal Polres Lumajang.
AKBP Dewa menerangkan, hasil ungkap terbagi diantaranya kasus prostitusi, kasus perjudian, kasus miras ilegal, dan kasus penyalahgunaan narkoba.

“Hari ini kita merilis hasil dari operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi pekat Semeru 2022 yang dilaksanakan selama 14 hari, mulai tanggal 23 Mei sampai dengan 3 Juni,” ungkap Kapolres Lumajang.

Dijelaskan, pelanggaran yang berhasil diungkap yaitu yang pertama untuk kasus prostitusi. “Prostitusi ini kita ada target operasi yang ditetapkan 2, dan kita mengungkap dua target, dengan tersangka totalnya 4 orang,” jelas Kapolres.

Kemudian jiga diurai untuk kasus perjudian, lanjut AKBP Dewa target operasi ada 4 terungkap semua, dan non target operasi terungkap 2. “Jadi total ada 6. Untuk perjudian ini tersangka ada 12 orang,” tukasnya.

Diwaktu yang sama untuk miras, kata Kapolres ada 5 target operasi dan 5 non target operasi, jadi total ada 10, berikut 10 tersangka yang di lakukan proses selanjutnya. Sementara untuk kasus narkoba sendiri, kata orang nomer satu di Kepolisian Resor Lumajang itu, pihaknya ada target ditetapkan 2 dan terungkap semua 2. Juga yang non target ada 3, jadi total 5 dengan keseluruhan tersangka juga 5.

“Jadi pengungkapan dalam operasi pekat Semeru ini, keseluruhan ada target operasi dan non target operasi itu ada 25. Kemudian untuk tersangka target operasi ada 13 orang dan non target operasi ada 18 orang, jadi total tersangka keseluruhan ada 31 orang dalam 14 hari operasi,” ujarnya mendetail.

“Untuk yang prostitusi, perjudian dan narkoba semuanya ditahan. Sementara untuk miras ada sebagian yang masuk kategori tipiring (tindak pidana ringan), akan tetapi dari barang bukti kami sita secara keseluruhan,” pungkasnya.

Santoso/Zamri

Continue reading
Hadiri Acara Halal Bi Halal PT Alief Wayka News, Ini Pesan Wakil Bupati Way Kanan

Teropongindonesianews.com

Way Kanan-Di lingkungan kerja PT Alief WayKa News yang Menaungi tiga redaksi media online yakni KabarWayKanan.Com, PutraWayKa.Com dan BeritaIndoTerkini.Com dengan menggelar Halal Bihalal di Kantor PT Alief WayKa News Kampung Tiyuh Balak, Kecamatan Baradatu.
Rabo(06/06/2022)

Acara yang digelar dengan penuh Hikmat dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan yang Nampak di Hadiri Wakil Bupati Way Kanan Drs. H. Ali Rahman, M.T, Kepala Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Way Kanan Drs. H. Achmad Gantha, L’Ng., M.M, Camat Baradatu Desta Budi Rahayu, S.STP, Kapolsek Baradatu Kompol Edy Saputra, S.H, Kepala Kampung Tiyuh Balak M. Saleh, Kepala Kampung Banjar Masin Idrus, Kepala Kampung Vera Yuliastuti, A.md, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua Organisasi, Lsm dan Hadirin yang sempat hadir.

Acara Halal Bihalal yang mengusung Tema “MERAWAT SILATURAHMI MERAJUT KEBERSAMAAN” dibuka dengan sambutan dari Owner PT Alief WayKa News Nurman Fauzi, S.Pd, Dalam Sambutannya Menyampaikan mengenai profil PT Alief WayKa News tentang pergerakan di bidang media online informasi mengenai ketiga redaksi naungannya dan meminta dukungan kepada semua pihak untuk mempermudah kinerja jajaran dari pada media naungan PT Alief WayKa News demi tercapainya kinerja perusahaan agar lebih maksimal dalam menjalankan kinerja dan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan tentunya,”Ungkap Nurman Fauzi, S.Pd Dalam sambutananya

Kemudian, Sambutan dilanjutkan oleh Wakil Bupati Way Kanan Drs. H. Ali Rahman, M.T, Dalam sambutannya beliau mengucapkan Terimakasih dan memberikan dukungan sekaligus apresiasi terhadap pemberitaan dan kinerja yang baik kepada seluruh jajaran manajemen PT Alief WayKa News yang telah menyajikan pemberitaan – pemberitaan guna meningkatkan performa demi tercapainya kinerja perusahaan agar lebih maksimal dan bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan.

 

“Saya sangat apresiasi PT Alief WayKa News, Jajaran Redaksi, Wartawan yang ada di Way Kanan teruslah menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, dan menyajikan pemberitaan sesuai fakta dan akurat,” Harap Ali Rahman.

Halal Bihalal ditutup dengan tausyiah dan Do’a Ust. Ibrahim Al Bajari Semoga Halal Bihalal dapat merekatkan tali silaturahmi di antara Keluarga Besar antara PT Alief WayKa News dengan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan semua Instansi terkait yang ada di Bumi Ramik Ragom Kabupaten Way Kanan.

Zainal.

Continue reading