Masalah Belum Selesai Di Polres, Kepala Kampung Ayamane Di Duga Bertindak Arogan

Wahyu
LAPORAN
Agustus 21, 2022
0 Comments

Teeopongindonesianews.com

Tambrauw, Papua – Kepala Kampung Ayamane Kabupaten Tambrauw Papua yang di laporkan oleh Oscar Bame bersama Timnya ke Polres Aimas Kabupaten Tambrauw baru lalu berujung di Keluarkannya status Mereka dari Kampung Ayamane.

Menurut Oskar Bame selaku sekretaris Kampung Ayamane bahwa di Keluarkannya dirinya rerkait dengan permasalahan yang di angkat olehnya bersama orang – orang yang mengerti tentang isi pelaporam di Polres Aimas Kabupaten Sorong.

Di katakan nya bahwa laporan itu berdasarkan kenyataan di lapangan dan telah terjadi sejak tahun 2017 sampai tahun 2022 saat ini yaitu Dana Kampung yang di duga di selewengkan karena di jalankan sendiri olehnya bersama keluarganya, padahal menurut aturan yang sebenarnya sesuai dengan Undang – undang atau aturan yang ada bahwa setiap Dana Pemerintah harus di kelola bersama Masyarakat dan atau tokoh masyarakat sehingga apa yang di lakukan oleh Mereka ( Kepala Kampung dan Keluarganya – Red ) terkesan tidak terbuka pada Public karena di duga melanggar UU Keterbukaan Public, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Public.

Dari Hal tersebut kalau di lihat secara Prosedural bahwa dana Pemerintah yang dalam hal pengelolaannya di wajibkan untuk di adakan secara terbuka melalui musyawarah bersama, maka bisa di dkatakan bahwa Kepala Kampung di duga telah melanggar UU tersebut dengan membiarkan semua pihak, termasuk masyarakat hanya di jadikan sebagai penonton dan sama sekali tidak melibatkan masyarakat atau siapapun.

Sampai berita ini di unggah, harapan Oskar Bame dan semuanya adalah Pihak Polres dalam hal ini menindak lanjuti proses Pelaporannya agar bisa mengetahui titik permasalahan berdasarkan bukti dan saksi kuat terkait Dana Kampung yang di duga di selewengkan. OB

Wahyu

TEROPONG INDONESIA NEWS DI DIRIKAN SEJAK TANGGAL 22 DESEMBER 2020 oleh Wahyu dan Haji Darmo

ADV LAPORAN

Patroli Sambang Tirta Polres Trenggalek Wujudkan Polisi Peduli Atasi Dampak Kemarau

Wahyu
Agustus 21, 2023

Teropongindonesianews.com

TRENGGALEK – Beberapa bulan terakhir, wilayah Kabupaten Trenggalek memasuki musim kemarau panjang. Dampaknya, beberapa wilayah mengalami kekurangan air bersih.

Kondisi ini pun membuat masyarakat harus berjuang mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Tak terkecuali di kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek.

Mendapati keluhan ini, Polsek Panggul Polres Trenggalek bergerak cepat dengan meluncurkan patroli `Sambang Tirta`.

Patroli keamanan yang bersifat sosial kemanusiaan ini menyasar berbagai desa dan perkampungan yang kekurangan air bersih.

Uniknya, Polsek Panggul memodifikasi kendaraan dinas yang biasa digunakan untuk patroli memantau Kamtibmas ini menjadi kendaraan pengangkut air bersih.

Kursi yang ada di bak belakang kendaraan yang biasanya dipakai membawa personel dilepas dan diubah dengan tandon air dengan kapasitas mencapai seribu ribu liter.

Dikonfirmasi terpisah, Kapolres Trenggalek AKBP Gathut Bowo Supriyono, S.H., S.I.K., M.Si. mengungkapkan pihaknya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh jajaran Polsek Panggul.

Hal ini merupakan wujud kepedulian jajaran Polri terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat.

“Kehadiran Polri haruslah membawa manfaat untuk masyarakat banyak. Termasuk diantaranya membantu mengatasi kekurangan air bersih,” ungkap Kapolres Trenggalek, Minggu (20/8).

Sementara itu, Kapolsek Panggul AKP Sudaroini, S.H. mengatakan, ide patroli sambang tirta ini berangkat dari laporan Bhabinkamtibmas tentang keluhan masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan air yang dirasa mulai sulit di masa kemarau panjang ini.

Beberapa warga bahkan harus berjalan kaki ke sumber mata air yang relatif cukup jauh.

“Untuk hari ini, patroli sambang tirta kami arahkan ke desa Ngrencak, kecamatan Panggul. Karena kapasitas tandon terbatas, pengiriman air kami lakukan sedikitnya tiga kali untuk satu titik. Airnya kami ambil dari sumur Mapolsek. Kebetulan air lancar.” terang Kapolsek Panggul AKP Sudaroini.

Tak ayal, kedatangan petugas yang membawa air bersih ini pun disambut bahagia dan antusias warga.

Masing-masing nampak menyiapkan wadah air seperti ember, bak hingga galon dipinggir jalan untuk memudahkan pengisian air.

Petugas pun nampak telaten membagikan air kepada warga yang didominasi oleh ibu-ibu ini.

“Patroli sambang tirta ini akan kita lakukan setiap hari secara bergantian. Nanti petugas piket akan kita gilir untuk mengirimkan air. Semoga bermanfaat untuk masyarakat.”pungkasnya. (Luber)

LAPORAN

DITJEN HUBDAT-PEMPROV BALI GELAR RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN TRANS METRO DEWATA DAN RENCANA PEMBATASAN ANGKUTAN BARANG

Wahyu
Agustus 19, 2023

Teropongindonesianews.com

Nomor: 63/SP/VIII/HMS/2023

BALI (19/08) – Memasuki tahun ketiga Trans Metro Dewata yang beroperasi sejak Oktober 2020, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama Pemerintah Provinsi Bali menggelar rapat evaluasi terkait pelaksanaan Trans Metro Dewata di Ruang Rapat Dinas Perhubungan Provinsi Bali yang dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno pada Jumat (18/08).

Dirjen Hendro dalam paparannya mengatakan, “Sejak merebaknya pandemi Covid-19, Bali yang bertumpu pada sektor pariwisata turut terdampak. Di sisi lain permasalahan lalu lintas di Bali juga menjadi fokus perhatian pemerintah seiring meningkatnya jumlah wisatawan setelah pandemi usai. Di Bali, Ditjen Hubdat telah mengimplementasikan program _Buy The Service_ (BTS) yang dikenal Trans Metro Dewata”.

Program _Buy The Service_ adalah sistem pembelian layanan angkutan jalan oleh Pemerintah kepada pihak operator angkutan umum untuk mendapatkan layanan angkutan jalan yang baik. Program ini dikemas dengan nama Teman Bus (Transportasi Ekonomis Mudah Aman dan Nyaman) yang diterapkan di 10 kota yakni Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung dan Surabaya.

Lebih lanjut, Dirjen Hendro mengungkapkan memasuki tahun ketiga pelaksanaan Trans Metro Dewata, pada dua tahun sebelumnya tidak dikenakan tarif atau tidak dipungut biaya, dan mulai Oktober 2022 secara resmi telah diterapkan berbayar Rp4.400. Dirjen Hendro menambahkan, dengan dikeluarkannya PMK Nomor 55 Tahun 2023, telah ditetapkan tarif terintegrasi dimana penumpang pindah bus dalam kurun waktu 90 menit hanya membayar satu kali.

“Idealnya karena sudah berjalan 3 tahun maka dapat diserahkan ke Pemerintah Daerah untuk dikelola dengan pertimbangan dapat menambah pendapatan daerah serta mengurangi subsidi,” tutur Dirjen Hendro.

Sementara itu Direktur Angkutan Jalan, Suharto menyampaikan, “Secara populasi Bali dan Solo termasuk memiliki armada paling banyak. Dengan rincian di Solo terdapat 116 armada dan Bali terdapat 105 armada. Rata-rata _load factor_ setiap harinya cukup baik walaupun belum memenuhi harapan”.

Di sisi lain Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW. Samsi Gunarta mengatakan, “Setelah melakukan peninjauan maka dapat disimpulkan terdapat beberapa persoalan yang perlu dibenahi bersama seperti titik henti yang belum dilengkapi rumah halte, _feeder_ yang belum ada sebagai pengumpan. Selain itu perlu dilakukan penyesuaian kebijakan “_Pull & Push_” seperti melakukan pemotongan ranting secara periodik di lintasan koridor, menertibkan kendaraan maupun pedagang dalam area lintasan, melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengatur kemacetan di Kota Denpasar dan area Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan)”.

Samsi melanjutkan, kendala lainnya adalah kurangnya informasi terkait pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan yang menutup maupun mengalihkan rute serta kurangnya tempat pembelian kartu uang elektronik bagi wisatawan asing juga menjadi perhatian khusus.

“Oleh karena itu berdasarkan arahan Bapak Gubernur Bali perlu dilakukan pembahasan dan perbaikan lebih lanjut dari sisi operasional serta mempersiapkan kelembagaan agar layanan Trans Metro Dewata lebih baik,” tutur Samsi. (Luber/Ludvie)